KARAWANG, RAKA – Ratusan guru honor berstatus prioritas satu (P1) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang. Mereka menuntut agar 1.044 guru honor P1 diprioritaskan diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang Uyat menyampaikan sebelum melakukan aksi, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, namun belum membuahkan hasil. “Kita hanya mengawal saja keinginan guru honor. Paling utama tuntutan mereka adalah ingin ada tambahan kuota untuk PPPK guru. Ada 618 untuk semua OPD tapi untuk guru hanya 281 sedangkan kemarin ada ribuan guru honor yang belum diangkat menjadi PPPK. Sekarang yang belum di angkat itu sekitar 2.300 orang dari tenaga didik, untuk yang statusnya P1 saja sudah ada 1.044 orang,” katanya, Selasa (14/5).
Setelah melakukan aksi di depan gerbang Pemda kemudian masuk ke aula Husni Hamid, 5 orang perwakilan massa berdialog dengan BKPSDM dan PGRI. Proses dialog berlangsung alot untuk menemukan kesepakatan. Setelah 2 jam melakukan audiensi maka ditemukan kesepakatan akan menambahkan jumlah usulan formasi tenaga didik pada tahun 2025.
Kepala BKPSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengungkapkan untuk formasi tahun 2024 telah memasuki tahap validasi. Meski begitu Pemda Kabupaten Karawang akan menambahkan kuota formasi untuk tahun 2025. Jumlah tersebut akan disesuaikan berdasarkan jumlah guru yang telah pensiun. “Berbicara kuota tambahan untuk tahun 2024 ini sudah tidak mungkin karena sudah memasuki tahap validasi pendaftaran. Adapun 2025 sesuai dengan kewenangan kita, kita akan memberikan usulan kepada pemerintah pusat. Tenaga pendidikan ini selama 13 tahun tidak pernah ada formasinya. Merumuskan kuota ini berdasarkan jumlah masuk dan jumlah keluar, kalau yang pensiun 600 orang, maka akan kita masukkan ke dalam kuota terbaru di tahun 2025,” ungkapnya.
Sejauh ini telah ada sebanyak 5.000 orang tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK. Bagi guru honor P1 yang belum menjadi PPPK maka akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. “Jumlah honorer yang sudah di angkat hampir 5.000, mereka yang melakukan aksi damai kurang lebih ada 1.044 dan belum diangkat. Formasi sekarang ini kita ada 618, 281 nya guru. Sesuai dengan bahasan terakhir, maka sisanya akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu,” tambahnya.
Ketua Suara Guru Ahmad Afandi mengaku tidak setuju dengan hasil audiensi yang telah dilakukan. Ia mengatakan sebagian besar guru honor yang melakukan aksi saat ini telah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan. Maka dari itu, pada saat menjelang aksi berakhir, pemerintah daerah sepakat menandatangani notulen perjanjian yang berisi tentang akan mempriotaskan pengangkatan bagi guru honor P1. “Sebenarnya secara pribadi saya kurang setuju, dengan adanya aksi moral ini seharusnya sudah memberikan hasil yang maksimal bagi teman-teman guru honor. Dari BKPSDM ada penginputan PPPK baru, padahal sebagian besar yang datang ke sini sudah lulus passing grade hanya tinggal penempatan. Seharusnya ada penempatan tetapi yang dibicarakan oleh BKPSDM dan Disdikpora baru 2025 ada sekitar 30 persen dari 1.044 honorer yang mau diarahkan menjadi PPPK,” terangnya.
Massa aksi juga menolak jika guru honorer dijadikan PPPK paruh waktu. Soalnya, selama ini guru honor belum mendapatkan gaji dan kehidupan yang layak. “Seharusnya tidak ada PPPK paruh waktu, semuanya harus PPPK full time. Mereka tidak hidup dengan layak karena gaji hanya 1.000.000 sedangkan kebutuhan hidup di sini tinggi. Kita akan kawal langsung ke kantor BKPSDM, saat menginput data pun kita akan kawal secara langsung,” tutupnya. (nad)
