SELEKSI : Peserta Sekolah Kader Demokrasi saat mengikuti seleksi yang dilakukan Bawaslu Purwakarta.
PURWAKARTA, RAKA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta melakukan seleksi wawancara untuk calon peserta yang akan mengikuti sekolah kader pengawasan pada tanggal 23 sampai dengan 29 September yang diselenggatakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin mengatakan, para peserta sebanyak 13 orang, yang datang untuk tes wawancara 12 orang yang telah lolos melewati seleksi administrasi melanjutkan tahapan lain yakni tes wawancara. “Peserta yang daftar berjumlah empat belas (14) orang, yang lolos seleksi admistrasi tiga belas (13) orang. Seterusnya ikut seleksi wawancara yang dilakukan oleh dua orang komisioner bawaslu,” terangnya, Senin (16/09).
Ketiga belas orang peserta tersebut, lanjutnya, merupakan perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa di Purwakarta seperti Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata), Korps HMI-Wati (Kohati), BEM Universitas Pendidikan Indonesia Purwakarta, BEM STAI NU, Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Purwakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), BEM Polibisnis, dan Mahasiswa ITB.
Dijelaskannya, pada saat wawancara, anggota komisioner dibagi menjadi tiga kelompok sebagai tim penguji dengan komposisi per kelompok dua orang anggota komisioner. “Tes wawancara meliputi pemahamanan kepemiluan, keorganisasian, komitmen dan komunikasi. Pemahaman UU soal pemilu dan peserta menjelaskan esai kepemiluan yang dijadikan syarat untuk ikut seleksi,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, soal keorganisasian lebih mengarah kepada manajerial, setelah lulus sekolah kader manajerial ini penting untuk mengatur diri dan organisasi untuk memberikan informasi terkait kepemiluan. “Pengumuman tanggal 17 September melalui media sosial, website dan jejaring Bawaslu Purwakarta. Sekarang masih merekap nilai dari seluruh peserta, nantinya setelah beres langsung diumumkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia berharap, dengan adanya sekolah kader dapat menghasilkan kader unggulan dalam kepemiluan, serta bisa mengawal proses demokrasi yang harus tetap dijaga dan dikuatkan dengan kualifikasi sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat. “Kesinambungan ini penting untuk tetap mengawal proses demokrasi dan pemahaman kepemiluan bagi masyarakat secara umum,” pungkasnya. (ris)
