PURWAKARTA, RAKA – Risiko kerja yang dihadapi petani di sawah maupun kebun mulai mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 25 ribu petani penggarap disiapkan mendapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut disiapkan untuk memberikan jaminan kepada petani ketika mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas pertanian. Perlindungan itu diharapkan membuat petani tidak harus menanggung sendiri risiko maupun biaya ketika terjadi kecelakaan kerja.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein mengatakan, dari sekitar 47 ribu petani yang ada di Kabupaten Purwakarta, sebanyak 25 ribu petani penggarap akan dimasukkan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dari 47.000 petani yang ada di Kabupaten Purwakarta dimasukkan ke dalam asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah semuanya ada 25.000 petani penggarap selama tiga bulan,” kata Om Zein, Selasa (8/9/2026).
Perlindungan tersebut menyasar berbagai risiko yang mungkin dialami petani ketika bekerja. Aktivitas di lahan pertanian tidak lepas dari potensi kecelakaan, baik akibat peralatan yang digunakan maupun kondisi lingkungan.
Om Zein mencontohkan petani yang mengalami kecelakaan seperti tercangkul atau terpatuk ular ketika sedang bekerja di sawah maupun berkebun.
Selama masuk dalam kepesertaan, petani yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan program. Jika risiko tersebut menyebabkan peserta meninggal dunia, santunan juga diberikan kepada ahli waris.
“Jadi selama tiga bulan itu apabila petani tercangkul, terpatuk ular atau mengalami kecelakaan kerja pada saat nyawah atau berkebun atau sedang di mana saja akan mendapatkan santunan atau jika meninggal dunia akan mendapatkan santunan kepada ahli warisnya,” ujar Om Zein.
Om Zein mengatakan keberadaan perlindungan tersebut diharapkan memberikan rasa aman bagi petani ketika bekerja.
Sebab, kecelakaan kerja dapat menimbulkan biaya penanganan yang tidak sedikit. Dengan adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, petani mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau sekarang kecelakaan, jika memakan biaya apapun akan ter-cover dan limitnya tidak terbatas,” katanya.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap petani yang menjadi bagian penting dalam sektor pertanian di Kabupaten Purwakarta.
Meski program perlindungan telah disiapkan, proses pendataan petani masih berlangsung. Pendaftaran untuk periode perlindungan tiga bulan tersebut disiapkan hingga Desember.
Petani yang ingin memastikan status kepesertaannya dapat melakukan pengecekan melalui Dinas Pangan dan Pertanian maupun langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk siapa saja nanti yang terdaftar silakan cek kepada penyalur masing-masing, ke Dinas Pertanian ataupun langsung ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Om Zein.
Setelah proses pendataan selesai, kartu kepesertaan akan diberikan kepada petani yang masuk dalam program. Kartu tersebut nantinya dapat digunakan ketika peserta membutuhkan layanan atau mengajukan klaim sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan jumlah petani yang mencapai sekitar 47 ribu orang, sektor pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Purwakarta. Namun, pekerjaan di sektor tersebut juga memiliki risiko yang tidak kecil.
Melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah berupaya memberikan jaring pengaman bagi petani penggarap yang selama ini bekerja langsung di lapangan.
Program ini diharapkan bukan hanya memberikan perlindungan ketika kecelakaan terjadi, tetapi juga membuat petani merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas pertanian sehari-hari. (yat)
