KARAWANG, RAKA – Persoalan kekeringan yang melanda area persawahan di Kabupaten Karawang mendapat perhatian langsung dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Pemerintah pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan lahan pertanian yang terdampak tetap mendapatkan pasokan air.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Karawang mengalami kekeringan. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan persoalan baru bagi petani Karawang.
“Di Karawang ada kekeringan 3.000 hektare. Bukan kekeringan dari dulu, selalu kekeringan,” katanya, Senin (31/8).
Meski demikian, Amran menyebut persoalan tersebut masih dapat ditangani karena sejumlah wilayah yang terdampak masih memiliki potensi sumber air. Pemerintah akan menggandeng Kementerian PU untuk melakukan normalisasi saluran sekaligus menambah pompa air.
“Tetapi ini ada potensi air. Kita kerja sama dengan Kementerian PU, Kementerian PU luar biasa. Kita normalisasi, langsung kita berikan pompa. Insya Allah 3.000 hektare terairi,” ujarnya.
Amran memperkirakan langkah tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani. “Nilainya bisa Rp 126 miliar kenaikan pendapatan petani untuk 3.000 hektare,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karawang Rohman mengatakan, kedatangan Menteri Pertanian bersama jajaran kementerian terkait merupakan tindak lanjut atas laporan mengenai kondisi kekeringan di Karawang.
Menurut Rohman, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan data monitoring mengenai dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah pertanian. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian bersama para direktur jenderal di Kementerian Pertanian serta Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Ya, kemarin kita sudah laporkan ada kekeringan di Kabupaten Karawang. Jadi Pak Menteri melihat data monitoring dampak kekeringan yang ada di Karawang,” kata Rohman.
Rohman menyebut, sekitar 80 hektare lahan terdampak kekeringan. Namun, secara keseluruhan persoalan kekeringan tersebar di empat kecamatan, yakni Pakisjaya, Pedes, Cilamaya dan Pangkalan. Kondisi tersebut dipicu berkurangnya sumber air akibat musim kemarau. Selain itu, terdapat persoalan infrastruktur irigasi berupa saluran sekunder yang mengalami kerusakan dan pendangkalan.
“Yang di sini kurang lebih 80 hektare, tersebar di empat kecamatan yaitu Pakisjaya, Pedes, Cilamaya dan Pangkalan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan pompa bagi lahan yang masih memiliki sumber air. Sedangkan wilayah yang tidak memiliki sumber air akan mendapat dukungan pompa air irigasi yang direncanakan ditempatkan di 35 titik.
Selain itu, saluran irigasi yang mengalami pendangkalan akan dilakukan pengerukan. Pemerintah daerah juga meminta petani ikut menjaga saluran air dengan melakukan gotong royong, terutama membersihkan sampah yang berpotensi menghambat aliran air.
“Kami mohon juga kepada para petani untuk melakukan gerakan pengendalian, bergotong royong mengangkat sampah-sampah,” kata Rohman.
Rohman menegaskan, persoalan kekeringan tidak cukup hanya ditangani dengan bantuan pompa. Kondisi jaringan irigasi juga harus dibenahi agar distribusi air ke areal persawahan dapat berjalan lebih optimal.
Keterlibatan Kementerian Pertanian, Kementerian PU dan BBWS diharapkan mampu mempercepat penanganan kekeringan sekaligus memastikan lahan pertanian di Karawang tetap mendapatkan pasokan air di tengah musim kemarau. (zal)
