MUSRENBANG: Asosiasi BPD Nasional (APBednas) bersuara soal kesejahteraannya di musrenbang daerah pemilihan IV.
TEMPURAN, RAKA – Setahun tidak naik gaji, Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau biasa disebut Asosiasi BPD Nasional (APBednas) bersuara soal kesejahteraannya di musrenbang daerah pemilihan IV, kemarin. APBednas menyerukan keinginannya untuk kenaikan tunjangan di tahun 2021, setelah dibatalkan akibat pemilihan kepala daerah yang harus menelan banyak anggaran APBD.
Pengurus ABPednas Karawang Kardi mengatakan, BPD selalu menyampaikan keinginannya agar kenaikan tunjangan untuk anggota di forum-forum resmi seperti sekarang ini. Terlebih, informasi yang dia dapatkan, tahun ini kenaikan tunjangan BPD tidak bisa dinaikan akibat pelaksanaan pilkada yang menelan banyak anggaran.
Namun, lanjut Kardi, jika tahun ini tidak ada kenaikan tunjangan, dia memohon agar bisa dianggarkan tahun 2021. Termasuk anggaran untuk BPD bisa diplot dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Karena selain panitia pilkades, BPD juga ikut bertanggung jawab atas suksesnya pilkades. “Kalau memang tunjangan BPD ini tidak bisa dilakukan tahun ini, maka tahun depan harus jadi prioritas,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Asda 1 Syamsuri menerangkan, mengenai tunjangan tidak memungkinkan dinaikan sekaligus antara BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala desa, sehingga kenaikannya diatur polanya. “Dana perimbangan 10 persen jadi ADD (alokasi dana desa) habis untuk siltap (penghasilan tetap), termasuk Dana Bagi Hasil juga habis untuk insentif RT RW dan lainnya,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, kenaikan tunjangan BPD ini harus dipola secara bertahap. Karena melihat jumlah anggota BPD di tiap desa yang tidak sedikit. “Kalau untuk satu orang gampang, tapi anggota BPD itu jumlahnya kan banyak sehingga alokasinya juga harus dipikirkan,” pungkasnya. (rok)
