PURWAKARTA, RAKA – Deretan rumah adat Sunda telah berdiri rapi di Kampung Pasir Cabe, Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
Bangunan rumah panggung dengan bilik bambu dan atap julang ngapak itu tampak siap menyambut penghuninya. Namun hingga kini, kawasan permukiman bernama Kampung KDM tersebut masih sunyi tanpa aktivitas warga.
Sebanyak 40 unit rumah bantuan bagi korban bencana pergerakan tanah telah selesai dibangun melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 senilai Rp10 miliar.
Secara fisik, rumah-rumah itu dinyatakan rampung dan layak huni, lengkap dengan jaringan listrik dan sarana air bersih.
Ironisnya, meski bangunan telah berdiri kokoh di atas lahan desa seluas 5,01 hektare, warga belum bisa menempatinya. Akses jalan di dalam kawasan permukiman masih berupa tanah merah dan belum dibangun secara permanen.
Kepala Desa Panyindangan, Abdul Karim, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa proyek pembangunan saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor, sehingga belum dapat diserahterimakan sepenuhnya kepada warga.
“Rumahnya sudah jadi, fasilitas dasar juga sudah ada, tapi jalannya belum dibangun. Jadi belum bisa ditempati dulu,” ujar Abdul Karim, Selasa (20/1).
Kampung KDM sendiri dibangun sebagai solusi relokasi bagi warga yang terdampak bencana pergerakan tanah sejak 2022. Dari lokasi permukiman ini, pemandangan Waduk Jatiluhur serta Gunung Bongkok dan Gunung Lembu terlihat jelas, menjadikannya kawasan yang potensial sebagai hunian permanen yang aman dan nyaman.
Setiap rumah di Kampung KDM memiliki ukuran 6×5 meter, terdiri dari dua kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi. Konsep rumah adat Sunda dipilih untuk menyesuaikan dengan kearifan lokal sekaligus menghadirkan lingkungan yang harmonis dengan alam sekitar.
Namun, ketiadaan infrastruktur pendukung membuat rumah-rumah tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan harapan sekaligus pertanyaan publik mengenai kesiapan kawasan relokasi sebelum benar-benar ditempati warga.
Abdul Karim berharap adanya kelanjutan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
“Supaya Kampung KDM ini tidak hanya bagus secara bangunan, tapi juga benar-benar bisa ditempati dan bermanfaat bagi warga,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah desa, hingga Januari 2026 tercatat 80 kepala keluarga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Panyindangan. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan 13 unit rumah oleh Pemkab Purwakarta pada 2023, empat unit rumah dari Pemprov Jawa Barat pada 2024, hingga pembangunan 40 unit rumah melalui anggaran BKK pada 2025.
Kini, Kampung KDM berdiri sebagai simbol harapan yang tertunda telah siap, namun warga masih menanti jalan untuk benar-benar pulang. (yat)
