TANDA TANGAN : Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menandatangani berkas audit BPK.
PURWAKARTA, RAKA – Dinilai telah melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Pemkab Purwakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat selama lima tahun berturut-turut.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, opini WTP yang diraih pemerintahannya adalah berkat kerja keras semua pihak. Karena menurutnya, tidak mudah bagi sebuah daerah untuk meraih predikat tersebut. Pihaknya bersyukur, apalagi pemerintahannya bisa meraih predikat tersebut selama lima tahun berturut-turut. “Opini WTP merupakan predikat yang kami raih selama lima tahun berturut-turut. Ini menjadi suatu kebanggaan bagi jajaran kami,” ujar Anne saat penyerahan LHP audit BPK melalui video conference bersama BPK Jabar di Bale Nagri, kantor Pemkab Purwakarta, Senin (29/6).
Menurut Anne, selama ini seluruh perangkat kerja daerah, baik eksekutif maupun legislatif di wilayahnya telah bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar itu, pihaknya sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras hingga Kabupaten Purwakarta bisa kembali meraih predikat WTP ini. “Semoga capaian tersebut bisa sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi,” ujar Anne.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, raihan WTP ini menjadi salah satu prestasi yang membanggakan bagi pemkab. Karena dengan begitu, Purwakarta dinilai sudah memenuhi kriteria sesuai Standar Akuntasi Pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
Raihan WTP ini pun, kata dia, tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang berjalan dengan baik dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta. “Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan lagi pengelolaan keuangan kami. Prinsipnya, pengelolaan keuangan harus transparan dan tentunya prinsip akuntabel harus dipegang oleh seluruh pihak,” ujarnya.
Norman memastikan, raihan predikat WTP ini akan selalu menjadi spirit jajarannya untuk terus bekerja guna membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Dibagian lain, penyerahan raihan WTP dari BPK tahun ini dibuat berbeda. Ya, karena masih dalam masa pandemi Covid-19, kegiatannya dilakukan melalui virtual. Adapun kabupaten/kota yang pagi tadi mendapat giliran penyerahan WTP tersebut, masing-masing Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka dan Kabupaten Purwakarta. (gan)
