KOTABARU, RAKA – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kecamatan Kotabaru melakukan hearing dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (21/9). Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Salah satunya ialah pengusulan insentif untuk para ketua RT dan ketua RW baru di Kecamatan Kotabaru, yang belum terakomodir dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
Ketua PABDPSI Kecamatan Kotabaru Taryadi mengatakan, dia bersama pengurus PABDPSI yang merupakan para anggota dan ketua BPD di masing-masing desa, menyampaikan kepada DPRD mengenai jumlah ketua RT dan RW yang sudah bertambah. Namun beberapa ketua RT dan RW tambahan ini belum bisa diberikan insentif melalui ADD. “Di Wancimekar 7 ketua RT yang baru, di Cikampek Utara ada 9, kurang lebih se Kecamatan Kotabaru ada 50 RT tambahan,” katanya.
Menurutnya, pengusulan insentif untuk para ketua RT dan RW tambahan ini perlu dilakukan. Mengingat selama ini para ketua RT tambahan di masing-masing desa belum dapat diberikan honor, atau insentif yang dialokasikan dari ADD. “Bahkan ada yang sudah beberapa tahun belum dapat honor,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang Danu Hamidi mengatakan, pihaknya sudah menerima data yang diinventarisir oleh PABPDSI Kecamatan Kotabaru mengenai tambahan RT dan RW, yang ada di wilayah tersebut. Data itu, kata dia, menjadi salah satu bahan bagi Komisi 1 untuk disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang. “Nanti data ini kami sampaikan ke DPMD dan juga pembahasan dalam penyusunan APBD,” katanya.
Dikatakan Danu, pihaknya juga akan meminta kepada DPMD untuk membuat surat ke masing-masing desa agar mendata tambahan RT yang belum dapat insentif dari ADD. Karena selain di Kotabaru, penambahan jumlah RT dan RW ini juga bisa terjadi di wilayah lain, khususnya di wilayah yang banyak perumahan. “Data dari Kotabaru ini juga akan jadi dasar agar DPMD melakukan pendataan di wilayah lain,” ucapnya.
Selain itu, tambah dia, pihaknya juga akan mengusulkan kaitan penambahan insentif bagi BPD. Karena hasil kunjungan kerja di beberapa daerah, insentif BPD di daerah lain lebih besar dibanding Karawang. “Sebagai pembanding di Purwakarta insentif ketua BPD 1,5 juta, wakil ketua dan anggota juga beda. Nanti coba kita usulkan seperti itu,” pungkasnya. (nce)
