60 Persen Tidak Puas Pelaksanaan Pembangunan
KARAWANG, RAKA- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karawang semakin dekat, sejumlah nama bakal calon bupati (balonbup) sudah bermunculan. Namun, sejauh ini mayoritas masyarakat Karawang mengaku belum memiliki pilihan.
Sejumlah nama balonbup saat ini memang sudah bermunculan, mulai dari petahana sampai dengan nama baru. Tapi, respon masyarakat masih biasanya saja bahkan sebagian besar masyarakat belum memiliki pilihan. Hal ini terungkap setelah Radar Karawang melakukan jajak pendapat periode 23-28 Juli 2020. Dari 120 responden yang tersebar diberbagai wilayah Karawang, 58% menjawab belum memiliki pilihan dan 42% lainnya mengaku sudah menentukan pilihan.
Salah satu faktornya, karena saat ini memang belum ada kepastian siapa yang benar-benar daftar ke KPU dan siapa yang hanya sekedar meramaikan bursa bakal calon bupati. “Belum punya pilihan. Soalnya sekarang kan baru nama-nama aja yang muncul, gak tahu nanti daftar apa tidak ke KPU,” kata Wahyudi (36), warga Purwasari, kepada Radar Karawang.
Meski belum memiliki pilihan, tapi 81% masyarakat sudah tahu bahwa Karawang akan melaksanakan pilkada tahun ini. Yang menarik, sejauh ini masyarakat tidak puas dengan kinerja bupati dan wakil bupati saat ini. Ada 60% responden menjawab tidak puas, 39% menjawab puas dan 1% tidak menjawab. Maka tak heran, jika 78% responden menginginkan pergantian kepemimpinan nanti bisa membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat Karawang.
Kordinator jajak pendapat Radar Karawang Ahmad Syahid mengatakan, jajak pendapat ini dilakukan, tidak hanya sebatas untuk mengetahui siapa saja yang diinginkan masyarakat untuk menjadi bupati dan wakil bupati, tapi juga untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat soal pilkada. “Hasilnya 81% masyarakat tahu bahwa Karawang akan menyelenggarakan pilkada,” katanya.
Terpisah, Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) Gili Argenti, mengatakan faktor yang menentukan dalam pilkada bukan hanya tingkat elektabilitas dan popularitas, namun juga sosialisasi yang baik. Jika calon bupati tidak banyak melakukan sosialisasi dipastikan masyarakat tidak mengenalnya dengan baik sehingga tak memberikan dukungan. “Tapi, bagaimana juga kita harus mengapresiasi bakal calon independen, karena telah menjadikan kontestasi pilkada lebih dinamis,” tambahnya.
Peran partai di pilkada, dikatakan Gili, dalam beberapa riset salah satu faktor kemenangan dalam pilkada ialah kemampuan sang kandidat dalam membentuk jejaring informal di luar struktur partai. Selain itu bergeraknya mesin partai politik juga menjadi penting, disinilah letak tuntutan keluwesan kandidat membangun komunikasi dengan masyarakat luas.
Peran partai politik biasanya sangat signifikan ketika proses pencalonan dan kampanye, di mana jumlah kursi di parlemen menentukan sebagai salah satu syarat pengusungan calon kepala dan wakil kepala daerah. Dalam kampanye sebuah partai memiliki struktur terpusat sampai ke daerah, yang bisa digerakkan untuk memenangkan salah satu kontestan. Tentunya dengan kemampuan dalam memobilisasi massa juga sosialisasi kandidat.
Dalam kontestasi pilkada semua kandidat berpeluang menjadi pemenang, dengan kata lain semua memiliki peluang yang sama dalam demokrasi elektoral. Posisi mereka sama-sama sebagai bakal calon, selanjutnya si kandidat dalam mengakumulasi dukungan dari masyarakat. Disamping itu juga bergantung pada kontinuitas kandidat dalam mensosialisikan program kerja yang ditawarkan. “Kan nanti masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin daerahnya, toh masyarakat kita sudah cerdas sudah beberapa kali mengikuti pilkada,” pungkasnya. (rk/din)
