RUMAH REYOT: Aleung (59) janda di Kalijaya 2, Desa Rengasdengklok Utara, KecamatanRengasdengklok, di depan rumah reyotnya yang terancam roboh.
1.236 Unit Diperbaiki Tahun Ini
KARAWANG, RAKA – Kabupaten Karawang tercatat sebagai daerah dengan penghasilan minimum tertinggi se-Indonesia. Namun, daerah industri ini ternyata masih kerepotan meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
Tengok saja bagaimana banyak warga miskin yang hidup di rumah bilik, berlantai tanah, reyot dan hampir roboh. Kondisi itu tersebar di seluruh kecamatan di Karawang.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang Baehaqi mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 58 ribu rumah tidak layak huni. “Dalam bank data terpadu tercatat 58 ribu rumah yang rusak, dan tersebar di seluruh kecamatan,” ujarnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya agar rumah rusak tersebut bisa diperbaiki melalui program pembangunan rumah layak huni (rulahu). Dan akan selesai sesuai target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang tahun 2016 sampai 2021. “Tahun 2020 akan dibangun 1.200 unit. Sedangkan dalam RPJMD selama tahun 2016 sampai 2021 ditargetkan 6.478 unit rumah dibangun,” katanya.
Baehaqi menuturkan, sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah ada 4.200 unit rumah yang dibangun menggunakan APBD Karawang. Dalam setahun, setiap desa diberikan kuota tiga sampai empat rumah yang dibangun.
“Khusus tahun 2019 sebanyak 1.236 unit rumah dan sudah selesai. Tidak ada penambahan,” tuturnya.
Baehaqi mengatakan, sisa dari target dalam RPJMD itu akan diselesaikan tahun 2020 dan tahun 2021. “Tahun 2020 rencananya 1.200 unit. Dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2021 sesuai RPJMD,” tandasnya.
Disinggung banyak rutilahu di beberapa daerah yang sudah belasan tahun tidak diperbaiki, menurutnya rutilahu yang dibangun berdasarkan pengajuan serta usulan dari pemerintah desa. “Kendalanya biasanya tidak diajukan oleh desanya. Kalau kita ngebangun sesuai usulan dan verifikasi,” tambahnya.
Masih dikatakan dia, selain program rutilahu dari pemerintah daerah, sejak tahun 2018 ada bantuan program perbaikan atap, lantai dan dinding (aladin) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa masing-masing. “Tahun 2018 sudah dibangun 1.303 unit, tahun 2019 dibangun 719 unit, dan tahun 2020 untuk 20 desa sebanyak 650 unit,” pungkasnya.
Amud (45) warga Dusun Karajan C, Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, mengatakan, rumahnya dihuni oleh sebelas orang, bahkan dirinya pun harus tidur di bale depan rumahnya karena kondisi rumah yang sempit. “Jadi lamun sare teh kos cue, ngalamapar di handap, (kalau tidur itu kaya ikan cue numpuk, berjejer di lantai),” jelasnya.
Amud menuturkan, sampai saat ini belum ada pemerintah yang mengunjungi rumahnya, padahal rumah yang ditempati Amud sudah tidak layak huni. Dirinya hanya pasrah dengan kehidupan yang menimpanya, walaupun harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil. “Anak ada tujuh, yang sudah nikah dua, yang masih sekolah tiga, dan yang belum sekolah dua,” katanya. (nce/mra)
