Dana Bagi Hasil Belum Cair
JAYAKERTA, RAKA – Gara-gara dana bagi hasil (DBH) tahun 2018 belum cair, Kepala Desa Kertajaya Saepi Anwar angkat tangan menjalankan roda pemerintahan. Hingga saat ini, tidak ada sepersen pun anggaran di kas desanya.
Saepi yang dilantik tanggal 14 Desember 2018 mengaku sejak saat itu dia menanggung beban anggaran pemerintahan. Agar pelayanan masyarakat tetap berlangsung, dia terpaksa menggunakan uang pribadi. Seperti membayar internet, operasional mobil desa, komputer hingga listrik kantor desa. Padahal sejak Februari, dia sudah koordinasi dengan pihak Kecamatan Jayakerta menanyakan pencairan DBH. “Sampai saat ini pihak kecamatan belum menandatangani proses pencairan DBH, karena belum dibuatkannya surat pertanggungjawaban oleh kepala desa sebelumnya,” ungkapnya kepada Radar Karawang, Minggu (14/4).
Ia melanjutkan, beberapa waktu lalu sudah menyerahkan stempel pemerintah desa ke kanto kecamatan, namun ada yang mengembalikannya kembali. “Pihak kecamatan belum memberikan solusi apapun,” tuturnya.
Saepi mengatakan, camat adalah kepanjangan tangan dari bupati, pihaknya mengatakan perlu ada kerja sama dari kecamatan untuk mencairkan DBH agar roda pemerintahan desa berjalan dengan baik. “Bagaimana mungkin melayani kebutuhan masyarakat jika tidak ada dana, apalagi sekarang pelayanan berbasis online,” pungkasnya.
Hari ini, kata Saepi, dia akan menyerahkan stempel pemerintah desa ditambah surat mogok kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. “Selama DBH belum cair, layanan masyarakat di kantor desa berhenti. Apapun konsekuensinya nanti, saya siap bertanggung jawab. Intinya saya memperjuangkan DBH,” katanya. (cr4)
