PURWAKARTA, RAKA – Sampai akhir tahun 2018, keikutsertaan program keluarga berencna (KB) tembus hingga 78 persen. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Nurhidayat. “Keikutsertaan KB di Purwakarta 78 persen dari jumlah penduduk wajib KB usia produktif sebanyak 250 ribu. Alhamdulillah melampaui target tahun ini. Padalah keikursertaan KB di tahun lalu agak sedikit menurun,” kata Nurhidayat, Kamis (27/12).
DPPKB Purwakarta pun mengumpulkan seluruh kader mulai dari penyuluh, Petugas Lapangan KB (PLKB), pos KB dan sub pos KB di Bale Yudhistira. Jumlah keseluruhan kader diketahui berjumlah 676 orang. “Dalam rangka temu kader untuk evaluasi program 2018 dan konsolidasi program 2019,” ujar dia.
Ke depan, pihaknya akan memberlakukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sejauh ini pelaksanaan progam KB di Purwakarta baru sebatas KB jangka pendek mulai KB suntik dan pil. “Ke depan kita akan membiasakan pakai KB susuk alias KB implan dan KB spiral (IUD) yang memiliki ketahanan jangka panjang,” kata Nurhidayat.
Peningkatan program KB penting untuk menstabilkan tekanan penduduk antar wilayah kota dan desa. Dan ujung tombak program KB ada di tangan para kader penyuluh di lapangan. “Komunikasi kader dengan masyarakat harus dilakukan dengan memakai bahasa kedaerahan. Makanya kita undang Dedi Mulyadi seorang budayawan, yang baik dalam berkomunikasi,” ujar dia.
Sementara, Budayawan Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, selama dirinya memimpin Purwakarta sebagai bupati selama sepuluh tahun, penduduk Purwakarta tidak sampai menembus angka 1 juta. “10 tahun saya memimpin di Purwakarta jumlah penduduknya tidak pernah menyampai 1 juta. Artinya ada cara-cara tertentu yang dilakukan untuk melakukan pengendalian penduduk,” kata Dedi.
Secara luas, untuk menyeimbangkan perkembangan penduduk di sebuah daerah, perlu digalakkan program transmigrasi. Transmigrasi sendiri merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. “Dan cara ini sukses dilaksanakan oleh Presiden Soeharto dulu. Orang Jawa dipindahkan ke Kalimantan.
Untuk apa, agar sebaran penduduk di Indonesia merata. Semua kepulauan di Indonesia dihuni oleh penduduk,” ujar suami Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika itu. (gan)
