Anne Manjakan Pendamping PKH
-Janjikan Sekretariat dan Kesejahteraan
PURWAKARTA, RAKA – Para pendamping Prigram Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Para pendamping PKH ini bakal mendapatkan fasilitas sekretariat, kesejahteraan berupa penambahan dana operasional, BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
Korkab II SDM PKH Kabupaten Purwakarta Agus tak mampu menyembunyikan kebaghagiaannya atas hadirnya Bupati Purwakarta pada rapat koordinasi SDM PKH Kabupaten Purwakarta yang digelar di Anomali Cafe Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kamis (2/3).
Apalagi saat rakor, selain menyapa seluruh pendamping PKH, Anne juga berdiskusi dengan seluruh SDM PKH tentang keluh-kesah pendampingan di lapangan. “Ia sangat mengapresiasi kinerja pendamping PKH,” katanya Agus.
Dia juga mengatakan, bupati akan memberikan sekretariat untuk pendampng PKH kabupaten yang representatif di bekas gedung Puskesmas Maracang. “Bupati juga siap memperjuangkan kesejahteraan pendamping dari mulai menambah biaya operasional pendamping, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pendamping,” ujarnya.
Selain untuk mempererat tali silaturahmi, Rakor SDM PKH Kabupaten Purwakarta juga bertujuan untuk memadatkan pondasi dan merencanakan aksi dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan Kabupaten Purwakarta tahun 2023 ini.
Menurutnya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangatlah penting, bahkan harus ditingkatkan. Disisi lain, tantangan data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dengan data dan menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan di masa mendatang.
“Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi dan konvergensi antara pemda melalui Dinsos P3A dengan para pendamping sosial. Hal ini akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan di masa mendatang yang lebih komplek kebutuhan dan permasalahannya,” ujar Anne.
Dia juga mengatakan, pendamping sosial dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah sebagai motor penggerak perubahan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Menurutnya, kini pendamping sosial kian beragam.
“Mulai dari Sagis, yaitu program yang memetakan rumah KPM, survei kemiskinan dan survei program yatim piatu yang membuat para pendamping harus apruk-aprukan atau keliling desa, hingga program permakanan atau pokmas bagi lansia. Dimana Kabupaten Purwakarta menjadi role model untuk pelaporan di Kementerian Sosial dan Rumah Sejahtera Terpadu,” bebernya.
Berdasarkan informasi yang diterima, tahun 2023 ini KPM PKH sudah masuk tahap verifikasi perbankan dan proses SPM. Selain itu, ada juga bantuan sembako yang didampingi sebanyak 84 pendamping dan 2 koordinator kabupaten yang mendampingi 17 kecamatan dan 192 desa dan kelurahan di Purwakarta. (gan)
