Tarif Puskesmas Naik dari Rp3.000 Jadi Rp15.000, Warga Tidak Setuju

BANDUNG,RAKA- Tarif puskesmas di Kota Bandung yang biasanya hanya Rp3.000 kini naik menjadi 15.000. Kenaikan ini dikeluhkan masyarakat karena akan membebani masyarakat yang akan berobat.
Salah seorang warga, Ario (34) mengatakan, kebijakan tiba-tiba kenaikan tarif puskesmas dari Rp3.000 menjadi Rp15.000 mencekik kebutuhan kesehatan warga. Pasalnya, situasi ekonomi warga setelah pandemi belum sepenuhnya membaik. “Kenaikan tarif ini, seolah melarang kami warga miskin kota untuk memiliki akses kesehatan yang mudah,” ujarnya, di salah satu Puskesmas Dago, Kota Bandung.
Pihaknya mengatakan, puskesmas yang biasanya diakses oleh masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah kini tak tergapai. Kecuali bagi yang memiliki BPJS karena tarifnya sama. “Namun permasalahannya kenapa dibedakan, ini yang kami belum terima. Pemerintah seolah abai kepada kesehatan warga,” tuturnya.
Salah seorang warga lainya Mira (40) mengatakan, kenaikan tarif ini tidak membuat pelayanan puskesmas berbeda. Pihaknya merasa sama saja dengan harga awal. “Jadi jika alasanya untuk memperbaiki kinerja, saya rasa tidak ada perbedaanya. Malah saya menemukan ada ibu yang balik lagi kerumah karena kekurangan uang,” tuturnya.
Baginya, kebijakan ini terburu-buru dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya ekonomi warga belum juga stabil. “Selain itu, kita ketahui jika pengguna BPJS saja sering diabaikan penangananya. Masa kini malah ada kenaikan bagi yang umum, pemerintah tak peka kondisi warga,” ujar dia.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif puskesmas dari Rp3.000 menjadi Rp15.000 menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan terbitnya perda terbaru itu atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi saat ini, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Tentunya kenaikan tarif ini tidak boleh membebani. Saya yakin kenapa? Karena kondisi saat ini tidak membebani kepada pasien. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang sudah cukup membaik,” katanya.
Bambang memastikan dengan penyesuaian tarif ini akan membuat pelayanan seluruh puskesmas di Kota Bandung kepada para pasien akan semakin meningkat. “Kita punya Perda terbaru terhadap penyesuaian tarif untuk layanan puskesmas dan ini perlu ada semacam edukasi dan sosialisasi secara masif,” katanya.
Lebih lanjut dia menyatakan nantinya seluruh puskesmas di Kota Bandung akan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan menjadi BLUD, kata dia, seluruh puskesmas dapat melakukan pengelolaan keuangan sendiri, termasuk pengolahan dari sisi pengadaan barang dan jasa yang selama ini berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). “Bahwa 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung kami dorong menjadi dan sudah ada yang menjadi BLUD. Jadi mau tidak mau, beban APBD untuk penyelenggaraan puskesmas itu kami kurangi,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian menyebut dengan adanya penyesuaian terhadap tarif tersebut puskesmas tidak lagi mensubsidi pasien umum. “Jadi tarif lama itu kira-kira tahun 2010, berarti sudah 14 tahun. Sementara harga kebutuhan untuk obat, alat kesehatan, dan lain sebagainya, kan tiap tahun juga naik. Dengan tarif sebelumnya Rp3.000 puskesmas itu mensubsidi pasien umum,” kata Anhar.
Ia memastikan dengan penyesuaian tarif menjadi Rp15.000 tidak akan berpengaruh bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau yang pasien BPJS memang tidak akan terdampak sama sekali, mau naik lima kali lipat, 10 kali lipat, karena mereka memakai BPJS, pasti gratis,” katanya. (rbg)