Radarkarawang.id- Siap-siap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bila penerimanya terlibat judi daring (online), tawuran, penyalahgunaan narkoba dan pindah domisili ke luar negeri.
Tidak hanya itu, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa (2/7), bantuan pendidikan tersebut juga gugur bila penerima pindah program studi (prodi) dan perguruan tinggi. Selanjutnya tidak mencapai target Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) prodi sosial minimal 3.0 dan IPK prodi eksakta minimal 2,75. “Instrumen yang dipakai untuk menentukan calon penerima, yaitu IPK di bawah standar, telah lulus, melewati batas kuliah hingga 10 semester, memiliki aset di atas satu miliar,” tuturnya, seperti dikutip dari Jawa Pos, Selasa (2/7).
Selain itu, memiliki kendaraan roda empat, tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta melalui padanan Disdukcapil. Adapun persyaratan umum penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui KJMU antara lain berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga DKI Jakarta. Lalu terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah dan/atau warga binaan panti sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Lalu tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov DKI Jakarta melalui program KJMU berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik namun tidak mampu secara ekonomi. Program KJMU terbuka luas bagi masyarakat Jakarta dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap anak-anak penerima manfaat kartu ini dapat menggunakannya dengan baik dan tidak disalahgunakan. “Karena ini amanah yang diberikan Pemprov DKI untuk masa depan anak bangsa agar lebih sejahtera,” paparnya. (asy)
