70 Persen Masyarakat Wajarkan Praktek Money Politik
Purwakarta Jadi Salah Satu Kota dengan Money Politik Tertinggi

PURWAKARTA, RAKA – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak di tahun 2024, semakin dekat. Pelaksanaan Pilkada, seringkali tidak terlepas dari adanya praktek money politik. Meski praktek money politik merupakan hal yang tidak baik, di Kabupaten Purwakarta sebanyak 70,1 persen mayoritas publiknya justru mewajarkan adanya praktek tersebut.
Data tersebut berdasarkan hasil survey yang telah di rilis oleh lembaga survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA dalam konferensi pers di Prime Hotel Plaza pada Kamis (4/7).
Direktur Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah mengatakan bahwa dirinya sempat merasa tidak percaya dengan hasil surveynya tersebut. Pasalnya, sebelum Pemilu pada Februari lalu, kewajaran terhadap money politik di Kabupaten Purwakarta tidak sebesar itu. Namun, ketika dilakukan survey kembali usai gelaran Pemilu tersebut, kini hasil kewajaran terhadap money politik di Kabupaten Purwakarta meningkat secara drastis. “Sebelum Pileg angkanya gak sebesar ini. Tapi sekarang sudah menyentuh 70,1 persen,” ucapnya saat konferensi pers, Kamis (4/7).
Ia mengungkapkan, dengan angka kewajaran terhadap money politik di Kabupaten Purwakarta yang menyentuh di atas 70 persen, hal itu menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu kota dengan money politik tertinggi di Provinsi Jawa Barat. “Sekarang Purwakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat, seperti Tasikmalaya,” ungkapnya.
Toto menyebutkan bahwa meski money politik merupakan hal yang tabu untuk dilakukan, namun saat ini masyarakat cenderung lebih vulgar dan terang-terangan dalam melakukannya. “Saat ini masyarakat cenderung bersifat pragmatis dan selalu mengaikan apa-apa dengan uang,” sebutnya.
Ia menambahkan, dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, bakal calon bupati dengan finansial yang cukup mumpuni, akan sangat diuntungkan. Sebaliknya, bakal calon bupati yang finansialnya tidak cukup banyak akan sangat dirugikan dengan kondisi tersebut. “Ini akan menguntungkan bakal calon yang memiliki modal besar, dan akan mempersulit bakal calon dengan modal yang kecil,” pungkasnya. (yat)
Lembaga survey LSI Denny JA saat melakukan konferensi pers dan memaparkan data hasil survey.