KARAWANG, RAKA – Karawang memiliki banyak objek wisata, baik sejarah maupun alam. Hanya saja, tempat-tempat wisata ini belum maksimal menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pantai Pakisjaya menjadi objek wisata dengan penyumbang PAD terbesar yaitu Rp150 juta setahun.
Asep Supriadi, Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan menyampaikan dalam satu tahun PAD yang diberikan oleh pengelola Pantai Pakisjaya sebesar Rp150 juta. Kemudian penyumbang PAD terbesar nomor dua dan tiga diperoleh dari wisata Pantai Sedari serta Samudra Baru. “Kalau wisata di kita banyak, ada wisata alam dan wisata buatan. Kalau wisata alam di selatan ada Curug Cigentis, Sanggabuana, Curug Santri, Curug Bandung, Curug Panundaan lalu ada cafe juga di sana. Lalu di wilayah utara ada Pakisjaya, Sedari, Samudra Baru, Pulau Putri, kalau wisata buatan seperti hutan kertas, karnival, waterboom, Kaliwungu. Kalau penyumbang PAD terbesar kita ada Pantai Pakisjaya dari wisata pantai, nomor dua Sedari, nomor tiga Samudra Baru. Per tahun Pakisjaya kurang lebih Rp150 juta, karena lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Kalau musim liburan di sana sebagian besar mobilnya letter B,” ujarnya Senin (19/8)
Ia menjelaskan pemasukan tersebut langsung dibayarkan ke Bappeda tidak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disparbud hanya bertugas memberikan sosialisasi serta pelatihan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat wisata. “Kalau Pakisjaya dari pihak ketiga untuk pengelolaannya. Kami sebenarnya tidak ada yang mengelola karena itu tanah bukan milik kita, seperti yang di wilayah selatan tanah milik Perhutani jadi yang melakukan pengelolaannya itu desa dan perhutani. Kita hanya sebagai pembina, anggaran yang masuk pun tidak ke kita tetapi langsung masuk ke Bappeda. Mereka pun sudah menggunakan e-ticketing tidak manual. Kita bersifat mengingatkan dan sosialisasi serta kepelatihannya. Misalnya sosialisasi tentang sadar wisata, cara pelayanan mereka, Sapta pesonanya. Sekitar 30 wisata di Karawang itu gabungan dari wisata alam dan buatan. Kita dari dinas dituntut untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan, karena kita harus membangun terlebih dahulu SDM nya. Kalau kita tidak bergerak dari sadar wisata dan Sapta pesona, mereka tidak akan tahu tentang tata cara melayani pengunjung dan kebersihannya,” terangnya.
Penarikan retribusi pariwisata hanya berlaku untuk tempat wisata alam dan buatan. Hal ini telah tertera dalam peraturan daerah terkait retribusi pariwisata. Kemudian untuk tempat kuliner yang berada di wisata buatan hingga sekarang belum dikenakan retribusi tempat pariwisata. Ia melanjutkan untuk alun-alun pun belum memberikan PAD. “Mereka hanya dari tiket dan kulinernya, kita sebagian besar dari wisata alam. Kalau wisata buatan tidak masuk ke PAD, karena secara BUMN mereka mengelola sendiri dan kita tidak terlibat. Seperti di Galuhmas ada tenan makan, mereka ada PPN resto jadi mereka PAD ke Pemdanya seperti itu tidak ada pajak wisata. Kalau pajak wisata yang sudah ada Perda tentang retribusi, untuk wisata alam pengelola hanya boleh menyetorkan ke Pemda 1500 untuk satu tiket dan wisata religi 1000 dari satu tiket. Dalam perda hanya disebutkan wisata alam dan wisata religi serta ada penarikan tiket. Kalau alun-alun masih dikelola oleh karang taruna dan belum masuk PAD,” jelasnya.
Ia mengaku untuk Disparbud belum memenuhi target PAD yang diberikan. Dalam satu tahun target yang wajib dipenuhi sebesar Rp500 juta, sedangkan pada tahun 2023 PAD yang berhasil diperoleh hanya sekitar 300 juta. “Kita juga sudah melakukan sosialisasi sadar wisata untuk anak umum, sasarannya milenial karena kita ingin mengubah cara berpikir mereka. Bisnis di bidang pariwisata sangat menjanjikan. Kita belum pernah memenuhi target untuk capaian PAD, dari Pemda kita diberikan target 500 juta per tahun. Tahun kemarin hanya sekitar 300 juta, karena tempat makan yang ada di wisata buatan tidak dimasukan dalam kategori PAD dari pariwisata. Untuk Syekh Quro saja hanya sekitar 50 juta per tahun PAD yang masuk,” tutupnya. (nad)
