KARAWANG, RAKA – Kabupaten Karawang punya dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 135 miliar yang belum definitif. Perolehan dari dana tersebut sebesar Rp 26,07 miliar diperoleh dari anggaran silpa tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tidak terserap pada tahun 2018 kemarin. “Silpa yang belum definitif diangka Rp 135 miliar, silpa akan definitif setelah nanti adanya pemeriksanan dari BPK,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Hadis Herdiana, kepada Radar Karawang beberapa waktu lalu.
Sementara itu Sekretaris Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Bambang Susetyo, mengaku perolehan silpa salah satunya dari adanya anggaran TPP yang tidak terserap pada tahun 2018 kemarin. “(TPP yang tidak terserap) Rp 26,07 miliar ya itu masuk dalam silpa,” katanya.
Kata Bambang, dari TPP yang tidak terserap itu bisa jadi akibat dari adanya beberapa pejabat yang sudah mulai kosong karena pensiun atau bisa jadi karena adanya pemberian sanksi disiplin. “Ya kalau yang tidak terserapkan bisa karena pensiun sehingga ada jabatan kosong, bisa juga karena sanksi disiplin, bisa juga karena cuti sehingga (Dapat TPPnya) tidak full,” katanya.
Ditemui terpisah, Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Karawang Dudi Alexandri menyampaikan, adanya dana silpa dari perolehan hasil TPP karena banyaknya cuti tahunan. “Akibat dari potongan seperti yang cuti tahunan yang tidak diberi, cuti sakit 25 persen dipotong TPPnya, bisa juga dari absensi harian,” ucapnya.
Namun yang jelas. lanjut Dudi, jika silpa itu diperoleh besarnya dari absensi kegitan. “Biasanya paling besar dari absesnsi kegiatan potongan TPP mah, kalau harian mah paling hanya 5 persen,” terangnya.
Dengan adanya nilai silpa Rp 26,07 miliar yang diperoleh dari TPP. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Toto Suripoto menyampaikan, TPP diterima pastinya seorang ASN itu melaksanakan tugas dengan benar. “Saya pikir kinerja ASN harus ditingkatkan, sebab angka itu luar biasa loh,” ucapnya.
Ditambahkan Toto, ASN jangan sampai bermalas-malasan dalam melaksanakan kewajibannya. “Pemerintah perlu perbaikan-perbaikan, yang artinya walupun manusia tidak luput dari kekurangan dan kehilapan, yang terpenting bahwa harus ada perbaikan perbaikan,” tandasnya. (apk)
