TELAGASARI, RAKA – Jatah Karawang Cerdas yang tidak menyentuh siswa miskin yang bersekolah di Madrasah Aliyah negeri maupun swasta, dicibir oleh anggota dewan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang Endang Sodikin menuturkan, dirinya beranggapan pendidikan menengah diberi jatah Karawang Cerdas mulai dari SMA, SMK, Paket C termasuk MA. Tapi kenyataannya banyak pengelola MA mengeluh karena tidak siswanya tidak tersentuh Karawang Cerdas. “Justru kami Komisi IV DPRD Karawang menganggap bahwa yang dimaksud Dikmen semuanya dikasihkan ya, baik SMK, SMU dan juga MA,” katanya.
Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ghoyatul Jihad Kecamatan Telagasari Tatan Bustanul Arifin menyentil keberpihakan Pemerintah Kabupaten Karawang ke pendidikan agama yang cenderung dilupakan. “Ingat, siswa MA juga warga Karawang yang memiliki hak dan pengajuan yang sama,” tuturnya.
Ia melanjutkan, jika persoalan ini disebabkan karena MA berada di bawah naungan Kementerian Agama, seharusnya siswa SMA dan SMK juga tidak mendapat program Karawang Cerdas, karena mereka saat ini diurus oleh pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten. “Kalau mau, program ini coret-coret semua di Dikmen, atau dibagikan semua ke semua lembaga Dikmen termasuk Aliyah. Jadinya, kalau yang lain dapat kemudian yang Aliyah tidak dapat, dimana rasa keadilannya,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan madrasah swasta lebih banyak mengandalkan dana iuran dari masyarakat, setelah tidak mendapat jatah dari PMMS serta BPMU provinsi. “Aliyah tidak mengemis ingin Karawang cerdas, tapi ini soal keadilan dan pemerataan,” tandas mantan anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2012-2014 ini. (rud)
