KARAWANG,RAKA– Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah melakukan langkah strategis dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Karawang berhasil menghemat anggaran hingga Rp142.643.279.025 dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai kurang prioritas.
Bupati Aep menegaskan bahwa efisiensi ini tidak memangkas pada sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi, anggaran untuk sektor tersebut diperkuat guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Yang dikurangi itu makan minum (Mamin), perjalanan dinas, seperti perjalanan dinas bupati ke luar negeri, saya sudah bilang hapus. Termasuk belanja alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya sering dilakukan di luar daerah. Sekarang kita manfaatkan fasilitas yang ada, seperti videotron di Aula Husni Hamid atau sosialisasi di Karawang saja untuk efisiensi,” ujarnya, Senin (10/2).
Baca Juga : Rekayasa Lalu Lintas Jelang Mudik Lebaran Mulai Diatur
Langkah ini, lanjutnya, diterapkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang. Namun, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi hak anggota DPRD.
Di sektor pendidikan, Bupati Aep menyoroti kebijakan baru yang mengatur bahwa satu kelas tidak boleh melebihi 40 siswa dan harus dikurangi menjadi maksimal 30 siswa.
Sementara itu, di sektor kesehatan, standar pelayanan dasar juga terus diperbaiki, seperti memastikan satu puskesmas mampu melayani sekitar 30 ribu penduduk dan satu rumah sakit melayani hingga 120 ribu jiwa.
Selain itu, laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2024 telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan hasil sangat baik, mencapai nilai 93 persen. Meski demikian, Bupati Aep menekankan bahwa masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan publik.
“Kami ingin percepatan pembangunan tetap berjalan optimal. Dengan efisiensi anggaran ini, kami memastikan bahwa layanan dasar bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya. (cr1)
