CILAMAYA WETAN, RAKA – Destinasi wisata terintegrasi di Pantai Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan yang menjadi binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nampaknya masih belum serius digarap Pemerintah Kabupaten Karawang.
Pasalnya, dijanjikan penyusunan Detail Engineering Design (DED) rampung akhir tahun lalu, sampai loncat tahun di awal Februari ini, DED yang merupakan perencanaan fisik untuk pengembangan lokasi tersebut, masih belum diterima kepala desa setempat.
Kades Sukakerta Buchori mengatakan, sepanjang tahun 2018 ada kegiatan pembinaan KKP untuk pengembangan wisata di Tangkolak, karena daerah pesisir ini kaya dengan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), hutan mangrove dan lainnya. Bahkan, profil desa dan potensinya sudah berulang kali diekspose di kantor Pemkab Karawang, termasuk di hadapan orang-orang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dirinya, sebut Bukhori, hanya ingin mempertanyakan apakah DED yang dijanjikan tuntas bulan Desember 2018 itu sudah rampung, atau masih juga belum disusun. “Seharusnya DED nya ini keluar sejak Desember, tapi sampai sekarang belum ada juga. Ya saya tanyakan saja, apakah sudah disusun atau belum,” ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (6/2) kemarin.
Bukhori menambahkan, dia mempertanyakan DED karena pihaknya ditunjuk menjadi desa wisata untuk ekspose lomba di tingkat provinsi bersama desa lainnya, seperti Sedari dan Mekarbuana. “Konfirmasi ini bisa jadi bahan penjelasan tambahan kaitan sarana fisik yang akan dibangun, dan pengembangannya oleh Pemkab Karawang,” ujarnya.
Ia melanjutkan, biasanya setelah DED tersusun, tinggal dilihat skemanya seperti apa, dan dimana saja titik utama untuk pengembangan sarana infrastruktur. “Kita konfirmasi saja, sebab ada tiga desa yang ditunjuk jadi desa wisata untuk lomba di tingkat provinsi, yaitu Mekarbuana, Sedari dan Sukakerta,” tuturnya.
Pejabat Bappeda Karawang, Fahmi belum mengetahui pasti apakah DED akan dibuat KKP atau Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang. “Nanti saya tanyakan ke pimpinan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, setelah DED selesai biasanya akan muncul alokasi untuk pengembangan sarana dari APBN maupun APBD. “Saya belum bisa memastikan, harus kordinasi dulu,” tuturnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang Okih Hermawan sampai berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan balasan, begitupun Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Karawang Sari. (rud)
