RadarKarawang.id – Partai Demokrat Karawang memilih jadi oposisi. Itu setelah bergabungnya Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, ke Partai Gerindra membawa dinamika baru dalam konstelasi politik daerah.
Sejumlah partai merespons langkah tersebut dengan strategi politik yang berbeda, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Sekretaris DPD Golkar Karawang, Asep Syarifudin, menegaskan bahwa keputusan Bupati Aep untuk bergabung dengan Gerindra merupakan hak pribadi yang sah.
“Mau bergabung ke Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, atau partai lain, itu sah-sah saja,” ujar Asep Ibe, sapaan akrabnya.
Terkait posisi politik Golkar dalam pemerintahan Aep-Maslani, Asep menekankan bahwa semua anggota DPRD memiliki fungsi kontrol yang melekat dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Pertunjukan Air Mancur Sribaduga Bisa Dinikmati Lagi
“Saat kebijakan bupati dan wakil bupati pro-rakyat, kami akan mengapresiasi dan mendukungnya. Namun, jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, kami akan mengkritisi secara konstruktif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa keberpihakan Golkar tidak hanya berdasarkan jumlah kursi di DPRD, melainkan pada kebijakan yang dihasilkan.
“Substansinya bukan soal 34 kursi koalisi versus 16 kursi di luar koalisi, tapi apakah kebijakan itu pro-rakyat atau tidak.
Kalau tidak, kami yakin teman-teman DPRD yang 34 kursi pun tidak akan setuju,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Karawang, Pendi Anwar, menyatakan bahwa Demokrat tetap berada dalam posisi sebagai kekuatan penyeimbang.
“Fungsi kontrol terhadap kebijakan bupati akan kami optimalkan. Kalau bahasa familiarnya, ya, sebagai partai oposisi,” jelasnya.
Menurut Pendi, peran oposisi yang dimainkan Demokrat bertujuan untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin pemerintahan di Karawang semakin baik, transparan, demokratis, dan tidak anti-kritik. Oleh karena itu, kami memilih menjadi kekuatan penyeimbang, bukan sekadar asal kritis,” tegasnya.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, keseimbangan antara dukungan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak.
Tonton juga: SBY Versus Mega
Namun, baik Golkar maupun Demokrat sepakat bahwa kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik yang diambil. (cr1)
