PURWAKARTA, RAKA – Koordinator Daerah DEEP Purwakarta Elan Jaelani mengatakan KPU Purwakarta tidak mempublikasikan data Laporan Penyumbang Sementara Dana Kampanye (LPSDK) secara utuh. Dari 613 calon legislatif hanya 292 yang menyerahkan LPSDK, sisanya 321 caleg tidak menyerahkan. “KPU hanya mempublikasikan aspek kepatuhan peserta pemilu, baik itu terkait waktu maupun menyerahkan dan tidak mempublikasikan data asal sumbangan dan jumlah sumbangan, serta pengalokasian dana tersebut,” ujarnya, kemarin.
Selain KPU, Elan menilai Bawaslu tidak mengawasi secara faktual kondisi laporan penyumbang sementara. Bawaslu hanya melihat administrasi rekapan LPSDK secara administratif. Kondisi ini akan sangat menyulitkan untuk memastikan keabsahan dan validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Demi edukasi dan advokasi pendidikan pemilih bagi masyarakat. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi setiap peserta pemilu atau peserta calon legislatif maupun Tim Kampanye Daerah yang melaporkan dengan detail di-publish siapa saja yang melaporkan dan tidak.
Elan berharap baik KPU dan Bawaslu untuk melacak rekam jejak Caleg agar masyarakat tahu para calon pemimpin terbaiknya patuh terhadap aturan perundang-undangan atau tidak. “Para peserta calon hanya menggugurkan kewajiban saja dan tidak nampak serius. Ini menjadi tantangan bagi kedua badan pengelenggara KPU dan Bawaslu,” ucapnya.
Selain itu Elan menilai, kondisi ini sangat menyulitkan untuk memastikan keabsahan dan validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Di satu sisi KPU melakukan transparansi data, sedangkan Bawaslu melakukan pengawasan data terhadap peserta pemilu. Keduanya harus mempublikasikan Kepada masyarakat sebagai edukasi politik dan pendidikan politik agar kapasitas dan kualitas masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. “Jika KPU dan Bawaslu bisa dan peserta pemilu juga sesuai aturan melakukan ini dengan baik maka pemilu ini akan lebih berkualitas dalam penyelenggaraannya,” ujarnya. (ris)
