Ramai Melamar Kerja di PT Metro Bayar Rp12 Juta

PURWAKARTA, RAKA – Polemik perekrutan tenaga kerja oleh PT Metro Pearl Indonesia yang diduga keluar prosedur dan harus menggunakan sejumlah uang, kembali mencuat dan menjadi pembahasan publik usai Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin menggunggah sebuah vidio di akun media sosial pribadinya.

Dalam vidio tersebut Abang Ijo menanggapi sebuah komentar yang menyebutkan adanya pungutan uang hingga sebesar Rp12 juta rupiah terhadap para pelamar yang ingin bekerja di perusahaan yang berlokasi di Jalan Pramuka, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur itu.

Kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi ribuan ungkapan yang menyebutkan bahwa kepala desa dan karang taruna setempat terlibat dalam praktik tersebut.

Sementara, dalam unggahannya Abang Ijo meminta kepada masyarakat untuk mengumpulkan setiap bukti atas dugaan tersebut. Dirinya akan menyidak setiap oknum yang melakukan hal tersebut dan akan mengecek langsung ke PT Metro untuk menelusuri kebenaran dugaan pungutan yang dilakukan.

Saat dikonfirmasi Radar Karawang, Kepala Desa Bunder, Tedi Moch Taufik atau yang akrab disapa Ade Ojoy membantah setiap tuduhan yang menyudutkannya tersebut. Dikatakannya bahwa dirinya tidak pernah meminta pungutan kepada para pelamar yang ingin bekerja di PT Metro.

“Mungkin di luar ada oknum yang mengatasnamakan, kalau saya tidak pernah meminta sepeser pun kepada para pelamar,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (27/2).
Dirinya menantang setiap orang yang menuduhnya untuk datang bertemu langsung dan membawa bukti atas tuduhannya tersebut.

“Silahkan bawa buktinya kesini, ngapain saya takut, orang saya gak ngelakuin. Kalau ini sudah berlebihan, saya dan keluarga tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Baca Juga : Pegawai BI Dilatih Keterampilan Penyelamatan di Perairan

Selain itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak menyampaikan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Sebab, hal tersebut dapat merugikan orang lain.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi mendukung kinerja Wakil Bupati Purwakarta dalam segi pelayanan pemerintahan dengan menjamin pembukaan lapangan pekerjaan tidak dipungut biaya.

Kedepan, dirinya berharap agar pemerintah dapat membuat portal yang bisa diakses dan disubmit langsung oleh masyarakat untuk pelamaran pekerjaan terhadap perusahaan.

“Masyarakat pun akan menjadi lebih transparansi ketika masuk ke portal tersebut. Ini juga untuk mengurangi tingkat percaloan yang terindikasi terjadi di sejumlah perusahaan,” ujarnya.

Ricky mengungkapkan bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta secara konsisten melakukan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan, terutama terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan praktik pemungutan uang.

Meski demikian, ia mengaku kurangnya aduan dari masyarakat terkait praktik pencaloan atau pungutan saat melamar pekerjaan, sehingga menyulitkan pihaknya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saat melakukan kunjungan ke perusahaan, mereka mengaku bahwa bersih dari praktik uang. Kami berharap ada masyarakat yang mau melaporkan, sehingga kami bisa mengusulkan untuk melakukan penindakan ketika ada laporan rekrutmen tersebut menggunakan rupiah,” pungkasnya. (yat)