KARAWANG, RAKA – Ternyata tidak mudah menyerap dana trasfer yang dialokasikan masuk ke pemerintahan desa. Seperti yang terjadi di Desa Purwadana pada 2018 lalu, pembangunan gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa dilakukan karena persoalan teknis. “Tahun kemarin ada yang belum tergarap pembangunan gedung BUMDes, karena uang turun bulan Desember lalu ada kesalahan teknis sehingga baru sekarang kegitannya (pembangunannya) dilakukan,” ujar Kepala Desa Purwadana E Heryana, kepada Radar Karawang, Selasa (19/2).
Menurutnya, tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun 2019 sudah dilakukan. APBDes 2019 sudah disusun sejak Oktober 2018 dan pada bulan Desember telah dimusdeskan serta disetujui oleh BPD. “Dari hasil itu dimasukan ke siskeudes. Untuk dilaksanakan pada tahun 2019,” katanya.
Tahun 2019 pembangunan sendiri kata Heryana, dimulai dari infrastruktur lanjutan program jalan setapak yang belum selesai pada ditahun 2018. “Kita merencanakan membangun pembangunan gedung olahraga sumbernya dari dana desa, dengan menggunakan anggaran bersambung sehingga bisa selesai dianggaran tahun 2020,” katanya.
Dilanjutkan Heryana, dana desa sendiri menurutnya saat ini memiliki poin tersendiri untuk membantu proses pembangunan. Terlebih alokasi dana desa (ADD) saat ini tidak digunakan untuk fisik melainkan untuk penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan aparatur. “Sejauh ini tidak ada masalah buat saya, dalam pengelolaan pembangunan itu karena kita melakukan pengelolaan dana-dana dari pemerintah mengacu pada regulasi yang ada,” katanya.
Belum lagi dari pendamping desa yang turut membantu pelaksanaan pemerintahan desa secara teknis administrasi. “Kesulitan regulasi saja saat ini yang berubah-ubah,” tambahnya.
Baginya, dengan perubahan-perubahan regulasi itu sedikit menjadi hambatan, ia mencontohkan, sistem keuangan harus mengikuti aplikasi siskeudes. “Tapi sebenarnya itupun tidak menjadi masalah, karena perubahan-perubahan itu untuk menciptakan pemberdayaan anggaran secara keseluruhan pemberdayaan kepada kita semua dalam mencapai cita-cita pembangunan desa yang lebih baik,” katanya.
Ia berharap, di desanya dengan banyaknya sumber anggaran yang masuk ke desa, baik dari pemerintah pusat provinsi dan juga daerah, terciptanya suatu kesejahteraan bagi masyarakat dengan pemerataan pembangunan yang secara merata dan secara tertib. “Yang tadinya kumuh kita rubah jalan dari tanah kita cor sehingga saat masyarakat akan keluar rumah sendal yang tadinya harusdiangkat sekarang kan sudah tidak ada lagi,” paparnya. (apk)
