PURWAKARTA, RAKA – Kebijakan Bupati Purwakarta, Saeful Bahri Binzen atau yang akrab disapa Om Zein yang mengirmkan pelajar ke barak TNI untuk menjalani pembinaan ala militer, telah memicu reaksi keras dari PMII Purwakarta.
Diketahui, sebanyak 39 siswa SMP telah dikirimkan dan menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Purwakarta.
Ketua PMII Purwakarta, Ali Akbar mengecam kebijakan ini sebagai langkah yang prematur dan tidak berdasar. Menurutnya, mengirimkan anak-anak SMP ke barak TNI tanpa prosedur yang jelas dan tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya adalah tindakan yang sangat semberono.
Baca Juga : LKNU Periksa Kesehatan Jamaah Al Mushlih
“Kami menduga bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis daripada benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa,” ujar Ali, Minggu (4/5).
Ali juga mempertanyakan transparansi anggaran untuk program ini. Dirinya khawatir bahwa program ini hanya akan menjadi ajang pemborosan anggaran daerah.
Ia mengatakan, PMII Purwakarta mendesak Bupati Purwakarta untuk segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pendidikan untuk menangani masalah kedisiplinan siswa.
“Kami tidak bisa membiarkan kebijakan yang tidak bertanggung jawab ini terus berlanjut,” tegasnya.
Selain itu, Ali juga mempertanyakan apakah Bupati Purwakarta telah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap siswa-siswa yang dikirim ke barak TNI.
Tonton Juga : PENGUSAHA PROPERTI PERTAMA
“Apakah Bupati Purwakarta telah memikirkan bagaimana siswa-siswa ini akan berinteraksi dengan teman-teman mereka yang lain setelah menjalani pembinaan ala militer,” ujarnya.
PMII Purwakarta juga meminta Bupati Purwakarta untuk lebih transparan dalam mengambil keputusan dan melibatkan stakeholders terkait dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang,” ucap Ali.
Ali mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk mengadakan diskusi publik untuk membahas kebijakan ini lebih lanjut dan mencari solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di Purwakarta.
“Kami berharap bahwa dengan diskusi publik ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif dan berbasis pendidikan untuk menangani masalah kedisiplinan siswa,” pungkasnya. (yat)
