
RadarKarawang.id – Jawa Barat dicap sebagai provinsi terkorup oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama 21 tahun sejak 2004, sebanyak 1.694 kasus korupsi terjadi, 162 kasus terjadi di wilayah Jawa Barat.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, ratusan kasus tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah terkorup secara nasional.
“Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Timur (154 kasus) dan Sumatra Utara (93 kasus),” ucap Wawan.
Karena banyaknya kasus korupsi ini, KPK memaksimalkan kerja sama pencegahan korupsi di Jawa Barat. Termasuk, dengan berkolaborasi dengan tokoh budaya dan agama.
“Kita butuh kolaborasi antarsemua lini. Dari tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh agama. Karena perubahan perilaku itu lahir dari keteladanan,” ucap Wawan.
Menurut Wawan, pemberantasan korupsi tidak melulu didasari atas penindakan. Sebab, tindakan korup tidak hilang meski banyak koruptor yang sudah ditangkap.
Baca juga: Puluhan Pelajar Dikirim Lagi ke Barak Militer
“Sehingga forum ini menjadi ruang diskusi terbuka tentang bagaimana pengaruh sosial dan nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi benteng kuat dalam mencegah korupsi,” ujar Wawan.
Seluruh pemuka agama di Jawa Barat diminta mengingatkan jamaahnya untuk menjauhi korupsi dalam pidato maupun dakwah. Tindakan rasuah sejatinya menjadi larangan dalam seluruh ajaran agama.
“Dalam hadist riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah ghulul (korupsi). Ini harus menjadi pengingat bahwa ajaran agama sejatinya memberikan landasan moral yang kuat untuk menolak praktik-praktik lancung itu,” tutur Wawan.
Deretan kepala daerah di Jabar terjerat korupsi sejak 2018, ada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya, ada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menjadi tersangka suap jual-beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan. Selanjutnya, Bupati Indramayu Supendi jadi tersangka kasus suap berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR.
Selanjutnya, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.
Lalu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19.
Berikutnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu, Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.
Tonton juga: Rhoma Irama Empat Kali Mau Dibunuh Orde Baru
Berikutnya, yang terbaru Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi tersangka dalam dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City. Dan terhangat adalah kasus korupsi BJB yang menyingung mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (psn/mtv/tmp)