CIAMPEL, RAKA- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) launching Indeks Risiko Iklim Desa ( IRID ) di Situ Cipule, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Sabtu (28/6).
Launching yang dilakukan bersama Bank Dunia tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat melakukan mitigasi iklim, sehingga agar dunia tidak menjadi rusak. Sebab, ketika mengalami kerusakan manusia sendirilah yang akan menjadi korban.
Baca Juga : Desa Binaan Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang
“Ini akan menjadi program kerja kami dan akan kami fokuskan sampai kepada para kepala desa. Karena kepala desalah yang berperan penting untuk anak dan cucunya, agar jangan membiarkan lingkungan menjadi rusak,” kata Yandi Susanto, Sabtu (28/6).
Dijelaskannya, sekarang ini iklim sudah susah ditebak, waktu zaman orang tua dulu ada yang namanya pranata mangsa, mereka mengetahui kapan mulai menanam dan memanen, namun sekarang ini sudah sangat sulit diketahui.
“Tapi kita masih bisa dilakukan perubahan lebih baik dengan menjaga lingkungan, dan melakukan penghijauan. Jadi launching ini menumbuhkan kembali semangat untuk melakukan mitigasi iklim, jangan sampai seperti saat ini dunia menjadi rusak dan ketika rusak kita sendiri menjadi korbannya,”paparnya.
Menurutnya juga, dengan adanya program ini juga akan terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada pangan yang pada ujungnya akan mendukung terhadap koperasi merah putih yang ada di setiap desa dan kelurahan.
“Swasembada pangan juga untuk mendukung program makan bergizi gratis sesuai dengan program bapak Prabowo Subianto yang sesuai dengan astacita yang keenam,”tutupnya.
Tonton Juga : ANNE RATNA, DULU BERJAYA KINI TERPURUK
Sementara itu, Anggota DPR RI Verrell Bramasta mengatakan, program IRID ini merupakan program yang inovatif yang membangun desa untuk Indonesia. Sehingga dengan ada yang IRID ini menjadi tolak ukur atau indikator setiap daerah untuk mengetahui cuaca yang terjadi.
“Kami pun berharap pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan legislator untuk membuat aturan yang tepat sasaran untuk memberikan maaf untuk masyarakat,” singkatnya. (zal)
