PURWAKARTA, RAKA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap kinerja pemerintahan kabupaten Purwakarta dibawah kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein. Dalam hasil survey tersebut sekitar 83,6 persen publik mengaku puas atas kinerja Binzein.
Menanggapi hasil survei LSI Denny JA, Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus Yasin mengatakan bahwa pada hakekatnya hasil tersebut bisa dianggap riil jika didasarkan pada survei yang valid, terbuka, dan akuntabel. Namun jika tidak, maka nilainya bisa dipandang sebagai klaim politik atau persepsi sepihak yang perlu diuji ulang.
Baca Juga : Sekolah Negeri Masih Gunakan Aturan 36 Siswa per Kelas
“Karena apabila survei dilakukan terlalu dini, misalnya dalam 5 bulan masa jabatan. Maka, angka yang tinggi bisa jadi lebih mencerminkan kesan awal atau popularitas, bukan efektivitas pemerintahan,” ujarnya saat di konfirmasi, Kamis (10/7).
Dalam kondisi sesingkat itu, Agus menyebut bahwa angka kepuasan bisa saja digunakan untuk legitimasi politik, bukan refleksi aspirasi riil masyarakat.
Menurutnya, secara prinsip, mengukur kepuasan publik terhadap kepemimpinan daerah yang baru menjabat 5 bulan, memang bisa dilakukan. Namun harus dengan konteks dan kehati-hatian tinggi dari sisi logika, metodologi, dan etika kebijakan publik.
“Survei di awal masa jabatan biasanya hanya menjadi tolak ukur (baseline) untuk mengetahui ekspektasi masyarakat dan bagaimana persepsi awal terhadap gaya kepemimpinan baru,” ujarnya.
Dalam 5 bulan, lanjut dia, sulit mengukur hasil (outcome). Akan tetapi masih bisa mengukur persepsi publik atas gaya komunikasi, keterbukaan, reaksi terhadap isu publik, dan prioritas program awal.
Tonton Juga : KANG IBING, PENDONGENG JENIUS DARI TANAH SUNDA
Agus juga menilai bahwa waktu 5 bulan terlalu singkat untuk dampak nyata kebijakan, sebab kurang logis atau terlalu prematur.
“Untuk menilai kebijakannya kepemimpinan daerah membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk menunjukkan hasil riil, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, atau reformasi birokrasi,” tuturnya.
Agus menuturkan, penilaian publik dalam waktu singkat biasanya hanya dipengaruhi emosi, kampanye, popularitas, bukan kinerja substansi. Dan jika dibandingkan langsung dengan pejabat lama, perlu hati-hati agar tidak terjadi bias retrospektif.
“Konkretnya, terkait hal tersebut. Boleh diukur, tapi yang diukur adalah ekspektasi publik, persepsi awal terhadap gaya kepemimpinan, dan kepuasan terhadap respons jangka pendek,” tuturnya.
Ia menekankan, penilaian dalam waktu singkat jangan dijadikan dasar evaluasi penuh terhadap kinerja, melainkan hanya indikasi awal, semacam early check. Apabila ingin menilai efektivitas kepemimpinan, sebaiknya dilakukan minimal setelah 1 tahun masa jabatan.
“Intinya, survei kinerja 5 bulan hanyalah sebagai pemetaan awal, bukan sebagai penilaian final. Yang hasilnya bisa dipakai sebagai input strategis untuk perbaikan komunikasi dan kebijakan jangka pendek,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam keterangannya Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein mengatakan pihaknya masih memiliki banyak PR besar yang harus diselesaikan, terutama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, karakter, kultur masyarakat.
Menurutnya hal tersebut sangat penting, karena merupakan salah satu faktor terbesar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Om zein ajak semua pihak mulai dari hal yang sangat sederhana, karena terkadang kita lalai terhadap hal hal kecil sehingga tak mampu menyelesaikan yang besar,” ujarnya. (yat)
