RadarKarawang.id – Sebanyak 3.858 sekolah swasta SMA dan SMK di Jawa Barat kritis. Beberapa bahkan menyerah, bersiap gulung tikar.
Persoalan itu muncul diantaranya karena ada keputusan Gubernur Jawa Barat yang membolehkan satu kelas 50 orang untuk sekolah negeri.
Alhasil, banyak murid yang sudah mendaftar di sekolah swasta, pindah ke sekolah negeri.
90 persen dari anggota FKKS Jabar yang mencapai 3.858 sekolah swasta belum terisi penuh pada tahun ajaran baru ini,” ungkap Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Ade D Hendriana kepada wartawan belum lama ini.
Menurut dia, kebijakan itu menabrak sejumlah aturan. Salah satunya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Menengah.
Dalam regulasi ini, rombongan belajar siswa tingkat menengah maksimal 36 siswa per kelas. ”Kami memahami ini niat baik Pak Gubernur untuk mencegah anak putus sekolah. Tapi, kebijakan ini muncul di tengah tahapan PPDB tanpa koordinasi, dan melanggar regulasi yang lebih tinggi,” ujar Ade.
Apa yang dikatakan Ade, sejalan dengan temuan informasi di berbagai daerah. Sebut saja SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya yang terancam bangkrut, diduga imbas dari kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Kepala Sekolah SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Darus Darusman, menyebut kebijakan itu sangat berdampak ke sekolah swasta, termasuk sekolahnya yang baru menerima 6 calon siswa baru. Menurut Darus, jika kondisi tersebut terus-menerus dibiarkan, sekolahnya bisa terancam bangkrut.
Baca juga: Mas Kawin Anak Dedi Mulyadi, Logam Hingga Binatang Ternak
SMA Mekarwangi Lembang juga mengalami hal serupa. Ketua Yayasan Mekarwangi, Ayi Enoh, menyebut bahwa sejak sistem zonasi diberlakukan, sekolahnya mulai mengalami penurunan jumlah pendaftar. Namun, dampaknya kian terasa pada tahun ini setelah diterbitkannya kebijakan kuota rombel besar.
“Terus terang sejak diberlakukan zonasi, jumlah pendaftar terus menurun. Sekarang lebih parah pascakeluar kebijakan gubernur. Sampai saat ini, hanya 10 orang yang mendaftar untuk tahun ajaran baru,” ujar Ayi kepada wartawan.
Padahal, kata Ayi, SMA Mekarwangi berakreditasi A dan selama ini memberikan banyak kemudahan kepada siswa, termasuk keringanan biaya dan beasiswa bagi yang kurang mampu. Namun, dengan total siswa aktif hanya 67 orang dan jumlah guru sekitar 20 orang, beban operasional semakin berat.
Nasib serupa dialami juga oleh SMK Taruna Lembang, yang dikelola oleh Yayasan Al Musyawarah. Ketua yayasan, Undang Abdurahman, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juli ini, jumlah pendaftar baru untuk tahun ajaran mendatang hanya mencapai 10 orang.
“Tahun ini pendaftarnya sangat minim, baru 10 orang kalau enggak salah. Kami juga masih menghadapi kendala besar karena sejak sekolah berdiri, belum pernah menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi dari pemerintah,” keluh Undang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi keluhan sekolah swasta yang merasa dirugikan atas kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) 50 siswa per kelas.
Dedi Mulyadi membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh sekolah negeri terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.
“Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah,” ujar Dedi
Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.
Tonton juga: Nicky Astria si Lady Rocker
“Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000,” kata dia. (psn/tm/kmp)
