PURWAKARTA, RAKA – Saat ini, rapat-rapat para pejabat mulai disiarkan secara langsung melalui berbagai kanal media sosial. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, agar mengetahui setiap pembahasan yang tengah dilakukan.
Seperti di Purwakarta misalnya, Rapat Koordinasi Evaluasi Dana Desa tahun 2025 dan Penyelarasan Program Pembangunan Infrastruktur tahun 2026 pada Rabu (30/7) kemarin, disiarkan melalui kanal youtube Diskominfo dan akun medsos bupati.
Baca Juga : Siswa Heboh Nonton Aksi Anjing Pelacak
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein mengungkapkan bahwa siaran langsung atau live rapat resmi Pemda di media sosial dari sisi transparasi bertujuan agar masyarakat dapat langsung mengikuti jalannya rapat, keputusan yang diambil, dan argumen yang disampaikan.
Dari sisi akuntabilitas, pihaknya juga telah menunjukkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja. Hal tersebut untuk penguatan partisipasi publik. Meskipun tidak secara langsung berinteraksi dalam rapat, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan mendapatkan informasi secara real-time.
“Masyarakat tidak perlu datang ke lokasi rapat untuk mengetahui apa yang dibahas. Mereka bisa menonton dari mana saja dengan perangkat yang terhubung internet dan dari sisi dokumentasi, siarang langsung atau live dapat tersimpan dan dapat diakses kembali di kemudian hari, berfungsi sebagai arsip publik,” ujarnya, Kamis (31/7).
Tonton Juga : NICKY ASTRIA, LADY ROCKER
Binzein mengatakan, adapun rapat koordinasi dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, menyelaraskan program pembangunan, dan mempersiapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Menurutnya, dalam rakor ini juga disampaikan capaian fisik dan non-fisik dari program-program yang telah didanai Dana Desa 2025 seperti jalan desa, bangunan sekolah, rutilahu, irigasi, program dan kegiatan di bidang kesehatan, serta fasilitas umum lainnya, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan.
“Kita juga bahas rencana-rencana pembangunan infrastruktur desa Tahun 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Dana Desa 2025 dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini, lanjut dia, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan pengelolaan dana desa dan penyusunan program pembangunan infrastruktur yang lebih baik. (yat)
