KARAWANG,RAKA- Pemerintah Kabupaten Karawang bersama unsur Forkopimda, hingga tokoh masyarakat, Deklarasi Damai Masyarakat Karawang. Namun, elemen mahasiswa dari Cipayung Plus absen deklarasi damai.
Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Karawang, Agung Aryadi Putra, menilai inisiatif deklarasi damai perlu diapresiasi. Namun, menurutnya, damai tidak boleh hanya berhenti pada seremonial semata.
Baca Juga : Mahasiswa Mau Turun Aksi Lagi
“Kami menyambut baik upaya Pemkab Karawang. Tapi damai bukan sekadar seremoni, harus ada langkah nyata menyelesaikan akar persoalan. Aksi masyarakat biasanya muncul karena ada ketidakadilan sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik yang tidak berpihak,” ujar Agung, Minggu (31/8).
Ia menegaskan, deklarasi damai tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam kritik. Sebaliknya, momen ini harus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik.
“PMII siap bersinergi menjaga Karawang tetap aman dan kondusif, tapi ruh kritisisme mahasiswa tidak boleh mati. Itu bagian dari kontrol sosial,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang, Muhamad Alfani Husen. Ia menuturkan, keputusan untuk tidak hadir dalam deklarasi diambil bersama oleh organisasi mahasiswa agar tidak menimbulkan resistensi di kalangan akar rumput.
Tonton Juga : TAN MALAKA, BAPAK REPUBLK YANG DILUPAKAN
“Memang unsur mahasiswa semua tidak ada yang datang, ini kesepakatan bersama. Tapi komitmen menjaga kondusifitas tetap kami pegang,” ujarnya.
Alfani menegaskan, kondusif bukan berarti tidak ada demonstrasi sama sekali. Menurutnya, demonstrasi tetap sah sebagai saluran aspirasi, selama dilakukan dengan tertib dan tidak ditunggangi pihak luar.
GMNI Karawang bahkan mengeluarkan pernyataan sikap resmi, melarang seluruh kader dan anggota ikut aksi yang dapat menganggu keamanan, menghindari gesekan sara, serta lebih mengutamakan jalur aspirasi sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Karawang, Dino Robika Patardo, menyatakan sikap serupa. IMM, kata dia, memilih tidak hadir demi menjaga kesepahaman bersama di kalangan organisasi mahasiswa.
“Kami menghindari resistensi antarorganisasi, tapi tetap berkomitmen menjaga kondusivitas. Ke depan, penyampaian aspirasi harus sesuai ketentuan, tanpa tindakan anarkis,” ujar Dino.
Absennya Cipayung Plus Karawang dari deklarasi damai Pemkab menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara mahasiswa dan pemerintah dalam memaknai perdamaian. Namun, seluruh organisasi menegaskan tetap pada komitmen menjaga Karawang tetap aman, damai, dan kondusif, sekaligus memastikan suara kritis mahasiswa tetap hidup sebagai bagian dari kontrol sosial. (uty)
