CILEBAR, RAKA – Syarat menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan minimnya minat masyarakat desa, jadi alasan banyaknya petugas dari kalangan PNS, tanpa kecuali PNS dari latar belakang guru.
Koorwilcambidik Kecamatan Cilebar, Dadang Hermawan mengatakan, guru itu selalu jadi panutan dan contih di masyarakat desa. Jangankan yang berlatar belakang honorer, mereka yang bestatus PNS juga tak jarang di lirik Petugas Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk jadi petugas KPPS. Di Cilebar, sebut dadang, guru PNS yang menjadi KPPS hampir di setiap desa ada. Hal itu karena, guru dianggap mampu menjalankan tugas rapi, bukan hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat.”Mereka di pandang mampu, maka tak jarang mereka di jaring jadi petugas KPPS di desa-desa, ” katanya.
Tidak cukup menjadi anggota, sebut Dadang, guru PNS acap kali di jadikan sbagai ketua KPPS. Baginya itu tidak masalah, yang terpenting ada izin dari pimpinanya selama menjalankan tugas dan juga amanah dalam mengelola administrasi selama bekerja dalam penyelenggara pemilu itu.”Bahkan, tak jarang mereka ini jadi Ketua KPPS, ya karena memang di percaya,” ungkapnya.
Ditambahkan Mantan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Karawang ini, pihak KPUD sudah banyak mensosialisasikan terkait syarat KPPS kepada para guru. Memang, selama ini guru di percaya sebagai pihak dengan pengelolaan administrasi terbaik saat dipercaya jadi petugas, sehingga membantu kinerja KPUD dalam menekan angka kesalahan di tingkat desa. Baginya, yang terpenting para guru ini netral dan optimal selama bekerja. “Kalau di Cilebar banyak yang jadi KPPS, cuma yang jadi Panwas ada 3 orang, “pungkasnya. (rud)
