PURWAKARTA, RAKA – Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di banyak daerah, termasuk Purwakarta. Upaya mengatasinya tidak hanya berhenti pada bantuan jangka pendek, melainkan juga melalui strategi jangka panjang yang membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghadirkan program Satu Desa Satu Sarjana, yang diperkenalkan dalam rangkaian kegiatan Gebyar PKH 2025 yang diadakan pada Rabu (24/9).
Program ini digadang dapat memutus rantai kemiskinan dengan memberi kesempatan anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menempuh pendidikan tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, pendekatan berbasis pendidikan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, memastikan ada lulusan sarjana di setiap desa adalah gagasan yang punya dampak luas terhadap masa depan masyarakat.
“Dari target 183 desa, ternyata Purwakarta sudah menyiapkan 250 sarjana. Itu artinya, ada desa yang lebih dari satu sarjana. Program ini sangat menarik, dan sedang kami kaji agar bisa direplikasi di kabupaten dan kota lain,” ujar Herman, Rabu (24/9).
Ia menekankan, pendidikan adalah pintu keluar dari lingkaran kemiskinan. Herman menilai, menurunkan angka kemiskinan saja tidak cukup, sebab yang lebih penting adalah mencegah kondisi tersebut diwariskan ke generasi berikutnya.
“Kemiskinan itu dua dimensi. Pertama, kondisi hari ini harus diturunkan. Kedua, jangan sampai diwariskan ke anak cucu. Dengan adanya Satu Desa Satu Sarjana, Insyaallah anak-anak dari keluarga penerima PKH akan punya kesempatan lebih baik,” kata Herman.
Herman Suryatman mengungkapkan bahwa angka tingkat kemiskinan di Jawa Barat berada di angka 7,02 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang masih di atas 9 persen.
“Target kami jelas, pada 2029 Jawa Barat harus istimewa. Termasuk angka kemiskinan yang harus turun signifikan hingga di bawah 5 persen, bahkan kalau bisa di bawah 3 persen,” ungkapnya.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menambahkan, keberadaan sarjana dari keluarga kurang mampu diharapkan bisa menjadi penggerak perubahan sosial. Ia menyebut, keberhasilan program ini akan ditentukan oleh peran nyata lulusan di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap desa memiliki minimal satu sarjana. Harapannya, mereka bisa menjadi teladan sekaligus bukti bahwa pendidikan mampu mengangkat derajat keluarga dari garis kemiskinan,” ucap Saepul Bahri.
Ia juga menegaskan bahwa program tersebut hanya bisa berjalan dengan dukungan lintas sektor. Tanpa kolaborasi, kata dia, tujuan untuk menghadirkan generasi baru yang lebih berdaya sulit tercapai.
“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama. Kami ingin keluarga penerima PKH tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga melahirkan generasi sarjana yang membanggakan,” tambahnya. (adv)
