KARAWANG, RAKA– Perundungan di lingkungan sekolah masih saja terjadi, mesi sudah terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Terbaru, kasus tersebut menimpa seorang pelajar di SMKN wilayah Cikarang Barat.
Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III menilai, perundungan tak lepas dari masih adanya kelompok barisan siswa (basis) atau geng pelajar. Karena itu, KCD berupaya memutus mata rantai kelompok basis di tingkat SMA/SMK guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Baca Juga: Geger Penemuan Mayat di Jalan Purwasari
Koordinator Pengawas KCD Wilayah III, Rojali, menyampaikan bahwa seluruh SMA/SMK di Kabupaten Bekasi sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Jumlah SMA negeri dan swasta mencapai 128 unit, sedangkan SMK negeri dan swasta berjumlah 195 unit.
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, keanggotaan TPPK terdiri dari pendidik yang bukan kepala sekolah serta komite sekolah atau perwakilan orangtua siswa.
“Sudah semua, ada SK-nya (kepengurusan,red), sudah di upload. Waktu itu kan mengupload (SK) ke Dinas Provinsi,” ujar Rojali, Selasa (23/9).
Menurut Rojali, peran TPPK di satuan pendidikan sudah berjalan optimal. Namun, aksi kekerasan masih terjadi karena kelompok basis siswa masih eksis.
“Anak-anak memiliki warisan kelompok, kelompok basis ini punya kekuatan untuk membentuk geng yang tetap hidup, meskipun diawasi guru. Nah, ini yang akan kita putus mata rantainya,” ujarnya.
Tonton Juga: Suasana Bendungan Walahar
Rojali menegaskan bahwa kejadian perundungan pelajar SMKN di Cikarang Barat terjadi di luar dugaan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan mengoptimalkan kembali peran TPPK agar insiden serupa tidak terulang.
“Evaluasi kita mengoptimalkan lagi TPPK ini. Tadi kepala KCD juga sudah membentuk PIC di KCD untuk mengumpulkan ketua TPPK. Nanti kita arahkan bagaimana strategi, mungkin kita berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah yang sudah bagus,” pungkasnya. (rbg/mra)
