KARAWANG, RAKA– Lalu-lalang kendaraan truk milik PT Jui Shin Indonesia sudah lama dikeluhkan masyarakat, tapi baru kali ini pemerintah daerah Karawang menangani permaslahan tersebut.
Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Karawang memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Bupati Karawang dalam menangani permasalahan lalu lintas truk milik PT Jui Shin Indonesia.
Truk-truk milik perusahaan tersebut selama ini kerap melintasi Jalan Badami-Loji, yang berada di wilayah Karawang Selatan, dan telah lama menjadi keluhan warga setempat.
Koordinator Presidium MD KAHMI Karawang Roby Satria menyebut bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian yang jelas. Namun, baru kali ini terlihat adanya respon yang konkret dan menyentuh langsung akar persoalan dari pemerintah daerah.
“MD KAHMI Karawang mengapresiasi dan mengacungkan jempol atas langkah yang diambil oleh Bupati Karawang. Alhamdulillah, bupati kita hari ini gerakannya singkat, jelas, padat, dan menohok langsung ke jantung permasalahan,”katanya, Sabtu (29).
Lebih lanjut, Roby menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun warga Karawang Selatan mengeluhkan dampak dari kendaraan berat yang melintasi kawasan pemukiman dan jalan utama di wilayah mereka.
Selain menimbulkan kemacetan, lalu lalang truk-truk besar tersebut juga mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan potensi kecelakaan.
Sebagai bentuk tindak lanjut, sambungnya, Bupati Karawang diketahui telah menetapkan jam operasional khusus bagi truk-truk PT Jui Shin yang melintas di wilayah Karawang.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan komitmen dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan lingkungan.
Tak hanya itu, Bupati Karawang juga telah melakukan koordinasi lintas daerah dengan Bupati Bekasi, mengingat perusahaan PT Jui Shin secara administratif berada di Kabupaten Bekasi.
Meskipun demikian, rute operasional kendaraan berat mereka justru melalui jalur Karawang, yang selama ini menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan ketertiban lalu lintas setempat.
Roby menilai langkah komunikasi antardaerah ini sebagai pendekatan strategis yang jarang dilakukan sebelumnya. “Ini bukan hanya soal penertiban truk, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan lintas wilayah demi kepentingan rakyat Karawang,” tambahnya.
MD KAHMI Karawang berharap, inisiatif ini tidak hanya bersifat sementara, namun bisa menjadi awal dari perumusan kebijakan yang lebih komprehensif terkait pengaturan lintas kendaraan berat antarwilayah, termasuk dari sisi perizinan, pengawasan, dan kontribusi perusahaan terhadap daerah yang terdampak langsung oleh aktivitas logistik mereka. (zal)
