radarkarawang.id — Di tengah kondisi dana transfer ke daerah (TKD) dipotong, bupati pastikan Universal Coverage Health (UCH) tetap ada. Pemerintah Kabupaten Karawang setiap tahun mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp 310 miliar untuk program BPJS UCH.
Menurut Aep, program tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah agar seluruh masyarakat Karawang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya.
“Anggaran untuk BPJS UCH setiap tahun mencapai sekitar Rp310 miliar. Dengan program ini, tidak ada lagi masyarakat yang sakit tapi tidak bisa dilayani oleh rumah sakit,” katanya, Jumat (10/10).
Ia menjelaskan, masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Mekanismenya, warga yang sakit cukup datang ke Puskesmas, dan secara otomatis akan langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS UCH oleh pihak terkait.
“Cukup datang ke Puskesmas ketika sakit, nanti akan langsung didaftarkan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan,” tambahnya.
Meski menghadapi tantangan pengurangan anggaran, Aep menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Walaupun anggaran saya dipotong Rp800 miliar, saya tidak mau belanja untuk masyarakat dipotong. Masyarakat harus betul-betul saya perhatikan,” tegasnya.
Aep juga menegaskan, Pemkab Karawang akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi. (zal)
