KARAWANG, RAKA – Realisasi investasi triwulan (TW) III/2025 Jawa Barat menempati posisi tertinggi. Pemerintah Provin terus melakukan berbagai upaya untuk menarik investor di wilayahnya.
Salah satunya melalui kebijakan-kebijakan strategis Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mulai berbuah manis pada triwulan III/2025 ini. Sebagaimana dalam laporan realisasi investasi pada Triwulan III 2025 Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17/10/2025), Jawa Barat masih menjadi motor.
Realisasi menunjukkan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan porsi 56,9% atau senilai Rp 279,4 triliun. Realisasi PMDN lebih besar dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 212,0 triliun atau 43,1%dari total investasi.
Jawa Barat masih duduk sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi sebesar Rp 77,1 triliun. Kemudian DKI Jakarta (Rp 63,3 triliun), Sulawesi tengah (Rp 33,4 triliun), Banten (Rp 30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp 30,4 triliun).
Baca Juga: Geger! Bocah 3 Tahun Menemukan Jasad Perempuan di Gandasoli
Jawa Barat mencatat investasi PMDN tertinggi dengan Rp 41,8 triliun atau 15% dari total, terus DKI Jakarta sebesar Rp 40,8 triliun (14,6%) dan Kalimantan Timur Rp 23,5 triliun (8,4%).
Pada realisasi PMA, Jawa Barat menjadi primadona investasi asing dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen). Posisi berikutnya, Sulawesi Tengah dengan nilai USD 2 miliar (14,8 persen), DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10, 6 persen), Maluku Utara USD 1 miliar (7,3 persen), dan Banten USD 0,8 miliar (5,7 persen). Secara keseluruhan, realisasi investasi pada periode Triwulan III 2025 menyentuh angka Rp 491,4 triliun.
Secara year on year (yoy), pertumbuhan mencapai 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Realisasi investasi sampai dengan Triwulan III tahun 2025 telah mencapai 75,3% dari target investasi 2025 sebesar Rp 1.905,6 Triliun.
Tonton Juga: PASAR SASAGARAN PURWAKARTA
Pihaknya memastikan berkomitmen untuk merawat iklim investasi, mulai dari mempermudah perizinan, menghadirkan infrastruktur yang memadai, sampai memberikan keamanan serta kenyamanan kepada penanam modal.
“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ucap Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).
Dedi tidak memungkiri bahwa premanisme masih menjadi salah satu persoalan yang dapat merusak iklim investasi. Pihaknya akan menginstruksikan dinas tenaga kerja untuk membuka layanan aduan yang dapat merespons cepat laporan-laporan dari perusahaan.
Hal itu menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman.
“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” tutur Dedi. (jpn/mra)
