radarkarawang.id– Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sepertinya susah habisin anggaran. Saat ini serapan anggaran masih rendah. Hingga akhir triwulan ketiga baru 55,97 persen terserap. Padahal, masyarakat sangat menunggu realisasi program pemerintah.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Inan, hingga 30 September 2025 serapan anggaran baru mencapai 55,97 persen. Dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp6.345.503.718.074,00 yang terealisasi baru sebesar Rp3.551.803.723.362,00.
Inan mengakui bahwa angka tersebut masih jauh dari target, namun pihaknya tetap optimistis realisasi akan meningkat signifikan di sisa waktu yang tersedia.
“Memang saat ini realisasinya masih rendah meskipun sudah memasuki triwulan ketiga. Tapi masih ada waktu satu triwulan lagi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Kami yakin, menjelang akhir tahun banyak dinas yang akan memaksimalkan realisasinya,” katanya, Senin (20/10).
Ia menyebutkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencatatkan serapan anggaran tertinggi sepanjang Januari hingga September 2025 diantaranya BPKAD67,41 persen, Inspektorat: 65,71 persen, Satpol PP: 62,12 persen, Sekretariat DPRD: 60,69 persen dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: 60,43 persen
Sementara itu, menurutnya, sejumlah SKPD lainnya justru masih menunjukkan capaian yang tergolong rendah diantaranya Dinas Koperasi dan UKM 36,22 persen, Dinas Lingkungan Hidup 40,07 persen, Dinas Sosial 43,83 persen dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): 43,83 persen serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP): 44,45 persen.
Inan menjelaskan, bahwa lambatnya serapan anggaran di beberapa SKPD bukan merupakan hal yang baru. Ia mencontohkan Dinas PUPR dan PRKP yang pada tahun-tahun sebelumnya memang cenderung melakukan realisasi belanja pada akhir tahun.
“Polanya hampir sama tiap tahun. Beberapa dinas seperti PUPR dan PRKP memang biasanya merealisasikan anggaran di triwulan keempat karena banyak kegiatan fisik yang baru bisa diselesaikan di akhir tahun. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran kita bisa mencapai 92 hingga 95 persen,” jelasnya.
Dengan melihat tren tersebut, optimis serapan anggaran hingga akhir tahun bisa menyentuh angka 95 persen. Inan juga menambahkan bahwa sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun akan dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Kami terus mendorong seluruh SKPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Harapannya, tidak hanya penyerapan yang meningkat, tapi juga manfaat dari program-program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (zal)
