
Radarkarawang.id– Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih numpuk. Hingga akhir triwulan ketiga, inilah 5 SKPD dengan serapan anggaran terendah.
Berdasarkan data informasi Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Inan, hingga 30 September 2025 serapan anggaran baru mencapai 55,97 persen.
Dari anggaran belanja daerah sebesar Rp6.345.503.718.074,00 yang terealisasi baru sebesar Rp3.551.803.723.362,00. Dari data ini, masih banyak anggaran yang belum terserap.
Inan mengakui angka tersebut masih jauh dari target, namun tetap optimistis realisasi akan meningkat signifikan di sisa waktu yang tersedia.
“Realisasinya masih rendah meskipun sudah memasuki triwulan ketiga. Tapi masih ada waktu satu triwulan lagi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.”
Baca Juga: Ibu Hamil Hingga Balita Dapat MBG
“Kami yakin, menjelang akhir tahun banyak dinas yang akan memaksimalkan realisasinya,”kata Kepala Bidang Pembendaharaan BPKAD Kabupaten Karawang Inan, Senin (20/10).
Ia menyebutkan beberapa SKPD mencatatkan serapan anggaran tertinggi sepanjang Januari hingga September 2025 seperti BPKAD67,41 persen, Inspektorat: 65,71 persen, Satpol PP: 62,12 persen, Sekretariat DPRD: 60,69 persen dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: 60,43 persen
Sementara itu, SKPD dengan serapan rendah seperti Dinas Koperasi dan UKM 36,22 persen, Dinas Lingkungan Hidup 40,07 persen, Dinas Sosial 43,83 persen dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 43,83 persen serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) 44,45 persen.
Tonton Juga: Saluran Air Tuparev Tak Terawat.
Inan menjelaskan, lambatnya serapan anggaran di SKPD bukan merupakan hal yang baru. Pada tahun sebelumnya realisasi belanja pada akhir tahun.
“Polanya hampir sama tiap tahun. Beberapa dinas seperti PUPR dan PRKP memang biasanya merealisasikan anggaran di triwulan keempat,” ucap Inan.
“Karena banyak kegiatan fisik yang baru bisa selesai di akhir tahun. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran kita bisa mencapai 92 hingga 95 persen,” tambahnya.
Dengan melihat tren tersebut, optimis serapan anggaran hingga akhir tahun bisa menyentuh angka 95 persen.
Inan menambahkan bahwa sisa anggaran yang tidak dapat terealisasi hingga akhir tahun akan masuk sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Kami terus mendorong seluruh SKPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Harapannya, tidak hanya penyerapan yang meningkat, tapi juga manfaat dari program-program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (zal)