radarkarawang.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang pada Senin (4/11). Mereka mendesak Pemkab Karawang turunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tolak kenaikan tunjangan DPRD.
Mahasiswa Karawang menolak keras kenaikan pajak yang mencapai 600% dan menuntut pemerintah daerah untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD. Mereka juga menuntut kebijakan anggaran yang terbuka dan transparan, perlindungan bagi pekerja/buruh di semua sektor, jaminan harga adil bagi petani dan nelayan, pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat, serta kebijakan daerah yang berpihak pada rakyat.
Meski diguyur hujan lebat, massa aksi tetap memilih bertahan dan menyuarakan aspirasinya. Mereka juga membakar ban sebagai simbol semangat api perjuangan. Menurut hasil kajian mahasiswa, kenaikan PBB di Karawang mencapai 400 hingga 420 persen, atau sekitar empat kali lipat dari tarif sebelumnya. GMNI mengaku telah menyiapkan kajian mendalam dan siap melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada respon dari pemerintah daerah.
“Aksi hari ini baru pemanasan. Kami akan lakukan konsolidasi lanjutan untuk menggelar aksi susulan,” ungkap Dany, salah satu perwakilan GMNI.
Mahasiswa Karawang berharap Pemkab Karawang dapat menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. “Kebijakan harus lahir dari realitas sosial yang dirasakan masyarakat, bukan dari kepentingan segelintir elite,” paparnya.
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa Karawang terhadap kondisi sosial dan ekonomi di daerah mereka. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mendengar aspirasi mereka dan menjalankan pemerintahan yang baik. Dengan aksi demonstrasi ini, mahasiswa Karawang berharap dapat menciptakan perubahan yang lebih baik bagi daerah mereka. Mereka siap berjuang untuk mencapai tujuan tersebut. (uty)
