radarkarawang.id – Center for Electoral Reform and Political Research (CERI–IRPP) melalui Direktur Eksekutifnya Tri Prasetio Putra Mumpuni secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Surat tersebut menyoroti berbagai isu strategis terkait netralitas Polri, dugaan politisasi struktural, serta urgensi reformasi yang benar-benar mengakar pada prinsip demokrasi dan profesionalisme institusi kepolisian. Tri Prasetio menegaskan, bahwa reformasi Polri adalah agenda penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Komisi Reformasi Polri tidak boleh menjadi simbol seremonial belaka.
Reformasi harus menyentuh akar persoalan mulai dari politisasi struktural, budaya ketidaknetralan, hingga relasi Polri dengan kekuasaan,”katanya, Rabu (26/11).
Tri juga menyoroti adanya disparitas antara komitmen formal Polri dan praktik di tingkat lapangan. “Masyarakat masih merasakan ketimpangan penegakan hukum, intimidasi halus terhadap kelompok kritis, hingga mutasi beraroma politik. Ini bukan sekadar persoalan oknum, melainkan masalah struktural yang harus dibenahi secara sistematis,” tegasnya.
Dalam surat tersebut, CERI–IRPP menekankan sejumlah persoalan mendasar, di antaranya perlunya jaminan netralitas Polri dalam proses politik dan pemilu, terjadinya politisasi penegakan hukum yang merusak kepercayaan publik, minimnya transparansi dalam mekanisme pengawasan internal, masih kuatnya kultur patronase dalam promosi dan mutasi perwira dan menguatnya persepsi publik bahwa aparat di lapangan tidak netral.
CERI–IRPP menilai bahwa reformasi teknis seperti perbaikan SOP atau digitalisasi layanan tidak cukup untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil, CERI–IRPP mengajukan empat rekomendasi utama diantaranya pertama embentukan Forum Konsultasi Publik Berkala, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, pemantau pemilu, serta tokoh daerah, kedua Penyelenggaraan Survei Nasional Tahunan tentang Netralitas Polri sebagai instrumen monitoring publik, ketiga transparansi data pelanggaran netralitas aparat, termasuk proses penanganan dan sanksi internal dan keempat pelibatan lembaga independen antara lain Komnas HAM, Ombudsman, LSM independen, dan jurnalis investigasi dalam proses pengawasan reformasi.
CERI–IRPP menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung proses reformasi Polri secara objektif dan berbasis data. “Reformasi Polri adalah agenda bangsa. Kami siap membantu komisi melalui riset, analisis, dan rekomendasi ilmiah agar Polri benar-benar kembali pada jati dirinya sebagai institusi penegak hukum yang netral dan profesional,” tutupnya. (zal)
