radarkarawang.id – Serapan anggaran masih di bawah 70 persen, pembangunan daerah stagnan. Ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah, termasuk dinas-dinas strategis.
Yang membuat situasi ini semakin mencengangkan, sejumlah OPD yang “seret” justru merupakan jantung pembangunan daerah. Sebut saja Dinas PUPR, PRKP, Bappeda, DPKP hingga DLH, lembaga yang seharusnya menjadi motor percepatan pembangunan.
“APBD itu kontrak kerja pemerintah dengan rakyat. Kalau anggarannya tidak terserap, artinya ada janji pembangunan yang ikut mangkrak,” kata Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, Kamis (27/11).
Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan teknis. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat: pembangunan infrastruktur lamban, perbaikan jalan dan irigasi terhambat, drainase tidak selesai, hingga program perumahan dan lingkungan hidup yang stagnan. Sektor pertanian, penopang utama ekonomi Karawang, bahkan belum mendapat suntikan dukungan memadai. “Bagaimana bisa masalah ketenagakerjaan tertangani kalau program saja tidak bergerak?” kritiknya.
Mumun menilai kondisi ini bukan sekadar masalah anggaran, melainkan cermin lemahnya perencanaan dan lambatnya eksekusi birokrasi. “Anggaran itu bukan untuk dipajang di buku. Bukan untuk disimpan. Tapi untuk dikerjakan, untuk memberi manfaat. Kalau anggaran ada tapi manfaatnya tidak terasa, di mana letak keberhasilannya?” tanyanya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah melakukan bedah total terhadap OPD dengan kinerja serapan rendah. Evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi, penguatan pengawasan internal, dan percepatan prosedur administratif disebutnya harus menjadi langkah wajib. Tidak kalah penting, Mumun menuntut transparansi dan akuntabilitas bagi OPD yang memegang anggaran besar.
“Kinerja tidak diukur dari berapa besar anggaran yang dikelola, tapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Komisi II, lanjut dia, akan terus mengawal dan menekan agar APBD benar-benar bergerak sesuai rencana. “Ini bentuk sayang kami kepada pemerintah daerah dan masyarakat Karawang. Kita ingin Karawang bergerak, bukan jalan di tempat,” pungkas Mumun.
Dengan langkah ini, ia berharap visi Karawang yang mandiri, maju, dan berdaya saing, sebagaimana tercantum dalam RPJMD, tidak berhenti menjadi sekadar slogan.(uty)
