radarkarawang.id – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, organisasi perangkat daerah dikejar waktu. Pasalnya, serapan anggaran belum beres.
Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat masih berada di angka 80 persen. Sebagian besar serapan infrastruktur belum tuntas.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Dr. H. Eka Sananta mengatakan, bahwa serapan anggaran masih terus bergerak dari hari ke hari seiring dengan proses penyelesaian administrasi dan pencairan kegiatan di sejumlah perangkat daerah.
“Insya Allah di akhir Desember nanti kita optimis bisa belanja sampai 90 persen. Kalau sudah mencapai 90 persen, itu termasuk capaian yang bagus,”katanya, Selasa (16/12).
Ia menjelaskan, capaian tersebut dipengaruhi oleh efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Rata-rata penawaran tender, khususnya untuk paket pekerjaan besar, berada di kisaran 80 hingga 85 persen dari nilai pagu anggaran. Selain itu, terdapat pula sejumlah kegiatan yang memang tidak dilaksanakan sebagai bagian dari efisiensi.
Eka Sananta menambahkan, masih terdapat potensi tambahan serapan anggaran dari kegiatan yang saat ini sedang berproses. Sebagian besar kontrak pekerjaan telah ditandatangani dan kini berada pada tahap penyusunan berita acara serta proses penagihan.
“Kegiatan tersebut berada di beberapa dinas, seperti PUPR, PRKP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Mayoritas serapan anggaran memang berasal dari sektor infrastruktur,”paparnya.
Eka pun berharap, disisa waktu hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan secara optimal agar target serapan anggaran dapat tercapai dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, mengungkap OPD strategis serapan anggarannya rendah. Sebut saja Dinas PUPR, PRKP, Bappeda, DPKP, DLH.
“APBD itu kontrak kerja pemerintah dengan rakyat. Kalau anggarannya tidak terserap, artinya ada janji pembangunan yang ikut mangkrak,” tegas Mumun, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan teknis. Dampaknya sudah dirasakan masyarakat: pembangunan infrastruktur lamban, perbaikan jalan dan irigasi terhambat, drainase tidak selesai, hingga program perumahan dan lingkungan hidup yang stagnan.
Sektor pertanian dan UMKM—penopang utama ekonomi Karawang—bahkan belum mendapat suntikan dukungan memadai.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah melakukan bedah total terhadap OPD dengan kinerja serapan rendah. Evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi, penguatan pengawasan internal, dan percepatan prosedur administratif disebutnya harus menjadi langkah wajib. Tidak kalah penting, Mumun menuntut transparansi dan akuntabilitas bagi OPD yang memegang anggaran besar.
“Kinerja tidak diukur dari berapa besar anggaran yang dikelola, tapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. (zal)
