Hasil Musrenbang, Seabrek Rencana Pemabangunan di Kecamatan Purwakarta Tahun 2027

PURWAKARTA, RAKA – Permerintah Kecamatan Purwakarta memiliki seabrek rencana pembangunan untuk tahun 2027. Hal itu berdasakarakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Purwakarta tahun 2027.
Forum perencanaan pembangunan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kelurahan menyuarakan kebutuhan riil warga, mulai dari drainase bermasalah hingga masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
Musrenbang yang berlangsung di Pendopo Dipa Wacana Kecamatan Purwakarta, Kamis (5/2), turut hadir perwakilan sembilan kelurahan dan satu desa, bersama unsur Bapperinda, Dinas PUPR, Dinas permukiman, Dinas Kesehatan, serta Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali KM 93, Begini Pengakuan Korban Selamat
Camat Purwakarta, Heri Anwar, menyampaikan bahwa sebanyak 41 usulan pembangunan telah masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk rencana tahun anggaran 2027. Usulan tersebut, kata dia, merupakan rangkuman persoalan mendasar dari warga di pusat kota.
“Usulan ini bukan formalitas. Semua berangkat dari keluhan dan kebutuhan masyarakat yang kami temui langsung di lapangan,” ujar Heri, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, warga masih banyak mengeluhkan persoalan drainase, terutama di wilayah pusat kota. Saluran air yang sudah tidak optimal kerap menyebabkan genangan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
Selain drainase, kondisi jalan juga masih membutuhkan perhatian, baik jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional yang melintasi Kecamatan Purwakarta. Menurut Heri, kualitas infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran aktivitas dan keselamatan warga.
Namun persoalan yang paling mendesak adalah kondisi rumah warga yang belum layak huni. Heri menyebut, di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Purwakarta, masih terdapat sekitar 10 hingga 15 persen rumah warga yang tergolong tidak layak.
Tonton Juga: Rumah Wawan Tak Layak Huni
“Dengan jumlah penduduk sekitar 154 ribu jiwa, ini tentu menjadi tantangan besar. Di pusat kota pun masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan,” katanya.
Sejumlah kelurahan tercatat menjadi penyumbang usulan terbanyak, di antaranya Negeri Tengah, Negeri Kaler, Ciseureuh, Tegalmunjul, Munjuljaya, dan Sindangkasih. Sementara itu, wilayah perbatasan kecamatan juga turut menjadi perhatian karena memiliki persoalan spesifik yang membutuhkan penanganan lintas wilayah.
“Wilayah seperti Sindangkasih yang berbatasan dengan Jatiluhur, Negeri Kidul dengan Pasawahan, hingga Ciseureuh yang berbatasan dengan Babakan Cikao, perlu penanganan terintegrasi,” ungkap Heri.
Ia menegaskan bahwa sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci agar persoalan perkotaan tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas pada kualitas hidup masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menilai Kecamatan Purwakarta memiliki peran strategis sebagai representasi wajah daerah. Menurutnya, kondisi pusat kota akan sangat memengaruhi citra Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan.
“Kecamatan Purwakarta ini etalase kabupaten. Kalau pusat kotanya tidak tertata dengan baik, tentu akan berdampak pada persepsi masyarakat,” ujar Ricky.
Ia berharap seluruh usulan dapat terealisasi, meskipun tidak seluruhnya masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Ricky juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah, mengingat Kecamatan Purwakarta bukan kawasan industri.
“Kelurahan tidak memiliki dana bagi hasil atau bantuan keuangan khusus. Karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR perlu terus didorong,” katanya.
Di sektor kesehatan, Ricky menyoroti keterkaitan antara lingkungan, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat. Angka stunting di Kabupaten Purwakarta yang masih berada di kisaran 14,8 persen yang harus tertangani secara serius.
“Pendataan balita harus benar-benar akurat. Tahun ini akan ada sistem pengecekan gizi, sehingga bisa terlihat tren stunting ke depan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap tingginya kasus tuberkulosis (TBC), khususnya di wilayah Kelurahan Ciseureuh, yang diduga berkaitan dengan faktor lingkungan dan aktivitas industri di sekitarnya. (yat)



