TELAGASARI, RAKA – Bantuan anak ayam program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Kementerian Pertanian (Kementan), semakin bergejolak.
Bukan saja soal tidak tercovernya semua Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) di setiap desa. Sejumlah desa yang belum menerima anak ayam, juga dikabarkan mulai cekcok. Sebab, tidak semua tetangga sudi dengan bau pakan dan kotoran ayam yang dibagikan. “Saya tidak masuk KPM, dan tidak mungkin menerima bantuan ayam. Tapi ayam itu nanti turun ke tetangga-tetangga saya yang kebunnya juga terbatas, jadi nanti bau nya ke rumah saya, gak mau begitu,” kata warga Desa Ciwulan, Kecamatan Telagasari, yang meminta di rahasiakan namanya ini.
Anak ayam yang turun per KPM sebanyak 50 ekor itu, tidak bisa dibayangkan kalau usianya sudah tiga bulan. Bagaimana kebun dan pekarangan rumah tetangganya itu dipenuhi kotoran dan pakan. Masih mending, sebutnya kalau rumah KPM itu dekat sawah atau irigasi, tapi kalau pemukiman padat, antartetangga bisa-bisa cekcok besar. “Pokoknya saya akan tegas minta tetangga saya cari lahan lain, jangan enaknya saja, bikin bau nanti ke semua tetangga,” katanya.
Kades Cilewo Omang Rohman mengatakan, secara pribadi menolak bantuan subsidi ayam yang digulirkan dadakan ini. Sebab, selain tidak semua KPM bisa menikmati, masyarakat juga berpeluang cekcok akibat tidak kebagian, maupun soal limbah ayam di pemukiman padat. Bayangkan, dari 450 KPM, setelah disurvei, ternyata hanya sekitar 150 KPM saja yang akan menerima bantuan anak ayam ini. Walaupun diberi kandang, vaksin dan pakan, kematian ayam tak bisa dihindari. “Kalau saya menolak, ya melanggar juga, toh bupatinya juga menerima dan sudah tanda tangan kok,” katanya.
Sejauh ini, sebut Omang, ayam itu baru turun di tiga desa, sementara Cilewo dan yang lainnya belum turun. Ia tidak membayangkan cekcok antar warga soal bantuan yang diterimanya nanti. Sehingga dirinya harus selalu menyampaikan informasi ini secara menyeluruh kepada warga saat rajaban, hajatan dan lainnya. “Divaksin dan dikasih obat ayam bisa saja tahan penyakit, tapi kalau sudah ada tukang karamba, apakah yakin pemiliknya tahan,” celotehnya.
Ia berharap, pemerintah lewat pendampingannya bisa meredam gejolak dan segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. “Sebab, walaupun program pusat dan datanya juga pusat, kalau salah mah, desa yang sering disemprot,” pungkasnya. (rud)
