Demo Reformasi Jilid II di Purwakarta: Ratusan Mahasiswa Tuntut Perubahan Kebijakan Pemerintah
PURWAKARTA, RAKA – Ratusan mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Purwakarta Menyambut Reformasi Jilid II menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Purwakarta, Senin (15/6). Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi dimulai dari kawasan Pertigaan Ciganea sebelum massa melakukan long march menuju Kantor DPRD Purwakarta. Sepanjang perjalanan, para peserta aksi tampak mengenakan pakaian serba hitam dan mengibarkan bendera kuning sambil membawa poster serta spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.
Koordinator Aksi Gerakan Purwakarta Reformasi Jilid II, Muhammad Tegar Yusuf Habibi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons atas berbagai persoalan yang menurut mereka saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Tegar, massa membawa lima tuntutan utama yang menjadi fokus dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya adalah mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tuntutan pertama adalah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menghentikan program MBG dan KDMP. Ketiga, menghentikan pajak yang membebani rakyat dan UMKM,” kata Tegar, Senin (15/6).
Selain itu, massa juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai tidak menjadi solusi terhadap persoalan mendasar masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan perpajakan yang dianggap semakin menambah beban masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tidak hanya menyuarakan isu ekonomi, demonstran turut membawa tuntutan terkait kebebasan sipil dan demokrasi. Mereka meminta seluruh peserta aksi demonstrasi yang ditangkap dalam berbagai aksi sebelumnya dibebaskan.
“Kami menuntut semua tahanan demonstrasi dibebaskan. Kemudian cabut UU TNI dan UU Polri yang sudah disahkan,” ujarnya.
Tegar menjelaskan penggunaan pakaian hitam dan bendera kuning dalam aksi tersebut bukan sekadar atribut demonstrasi. Menurutnya, kedua simbol tersebut sengaja dipilih untuk menyampaikan pesan kepada publik terkait kondisi bangsa saat ini.
Ia mengatakan warna hitam melambangkan duka, sementara bendera kuning menjadi simbol peringatan atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Hari ini kami berseragam hitam dan mengibarkan bendera kuning sebagai simbol atas kegagalan yang kami nilai terjadi pada rezim dan pemerintahan saat ini. Ini menjadi bentuk perlawanan kami terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Aksi yang melibatkan mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online, kelompok masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat lainnya itu sempat menyebabkan kemacetan panjang. Arus lalu lintas di jalur Purwakarta-Bandung serta akses menuju Gerbang Tol Jatiluhur dilaporkan lumpuh sementara akibat membludaknya massa aksi.
Setibanya di depan Kantor DPRD Purwakarta sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung menggelar mimbar bebas. Secara bergantian para peserta menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan gerbang kantor dewan.
Suasana demonstrasi semakin memanas ketika sejumlah peserta membakar ban bekas di tengah jalan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan menyelimuti kawasan sekitar Kantor DPRD Purwakarta.
Meski demikian, aksi tetap berlangsung dalam pengawasan aparat keamanan. Setelah beberapa jam menyampaikan aspirasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh anggota DPRD Purwakarta untuk melakukan dialog dan menyerahkan tuntutan mereka secara langsung.
Mahasiswa berharap tuntutan yang disampaikan dalam aksi Reformasi Jilid II tersebut tidak hanya diterima sebagai aspirasi semata, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. (yat)
