KARAWANG, RAKA – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi lebih dari 2.400 rumah tidak layak huni (rulahu) pada tahun 2026. Jumlah tersebut masih di bawah target awal sebanyak 3.000 unit karena keterbatasan anggaran.
Plt. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang Asep Hazar mengatakan, pemerintah sebenarnya menargetkan pembangunan atau rehabilitasi sekitar 3.000 unit rulahu. Namun, kemampuan anggaran saat ini baru memungkinkan penanganan sekitar 2.400 unit.
“Target kami sebenarnya 3.000 unit, tetapi karena keterbatasan anggaran yang sudah pasti tersedia, tahun ini sekitar 2.400 lebih. Mudah-mudahan pada anggaran perubahan nanti bisa ada penambahan,” katanya, Kamis (16/7).
Menurut Asep, program rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memiliki rumah yang layak, beban pengeluaran masyarakat dapat berkurang sehingga penghasilannya dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan anak maupun pemenuhan gizi keluarga.
“Kalau pemerintah membantu rumahnya menjadi layak, masyarakat bisa menggunakan penghasilannya untuk pendidikan, memperbaiki gizi keluarga, dan kebutuhan lainnya. Rumah yang sehat akan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan membuat penghuninya lebih nyaman,” ujarnya.
Asep menjelaskan, masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rulahu harus memenuhi persyaratan, salah satunya memiliki tanah beserta rumah yang akan diperbaiki. Bantuan tidak diperuntukkan bagi pemilik tanah kosong. Proses pengajuan bantuan kini dilakukan melalui aplikasi Si Imah. Warga cukup melapor kepada operator di desa masing-masing untuk didaftarkan ke dalam sistem.
“Pengajuan dilakukan melalui aplikasi Si Imah. Warga cukup melapor ke operator desa, kemudian datanya akan diinput dan tersimpan di server kami. Namun, karena jumlah pemohon cukup banyak, masyarakat harus mengikuti antrean sesuai data yang masuk,”tutupnya. (zal)
