KARAWANG, RAKA- Sebanyak 2.251 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Karawang periode 2026-2034 resmi dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (5/10). Setelah pelantikan, para anggota BPD diminta aktif menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, BPD memiliki peran penting dalam ikut membahas dan memusyawarahkan berbagai kebijakan di tingkat desa.
“Harapan mudah-mudahan di masa kepemimpinan 2026 ini, BPD memiliki peran sentral aktif bagaimana memusyawarahkan setiap kebijakan-kebijakan yang ada,” katanya, Kamis (5/10).
Menurutnya, BPD juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Aep meminta BPD ikut memonitor pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran di masing-masing desa. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dan anggaran yang dijalankan sesuai dengan perencanaan.
“Kami juga berharap tentunya apa yang menjadi kebijakan kami, pemerintah daerah, dengan pembangunan, tentunya BPD memiliki peran aktif untuk betul-betul memonitoring apakah sudah sesuai. Anggaran ini tentunya juga dilaksanakan di setiap desa masing-masing,” ujarnya.
Aep berharap ribuan anggota BPD yang baru dilantik dapat menjaga kekompakan dan komunikasi dalam menjalankan tugasnya. Jumlah anggota BPD yang dilantik kali ini disebut mencapai 2.251 orang, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
“Harapan kami BPD Kabupaten Karawang ini solid. Keinginan dari masyarakat tentunya bisa segera terlayani dengan baik. Saya minta jaga komunikasi, solid,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang M. Saepuloh mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD berjalan lancar. Sebanyak 2.251 anggota BPD dari 290 desa di Kabupaten Karawang resmi dilantik untuk periode 2026-2034. Saepuloh meminta anggota BPD yang baru dilantik segera menggelar rapat pertama untuk menentukan kelengkapan dan kepengurusan BPD.
“Harapan saya setelah pelantikan ini, para BPD langsung melaksanakan rapat pertama untuk menentukan kelengkapan anggota BPD-nya,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar BPD dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya di masing-masing desa. Saepuloh juga meminta dukungan anggota BPD, khususnya di desa-desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). BPD diharapkan dapat membantu mempersiapkan tahapan Pilkades agar pelaksanaannya berjalan lancar.
“Untuk desa-desa yang kebetulan BPD-nya, desa tersebut melaksanakan Pilkades, saya juga mohon bantuan teman-teman biar cepat mempersiapkan untuk kesuksesan Pilkades,” ujarnya.
Salah seorang anggota BPD Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Dwi Wulan Ramdayanti mengatakan, dirinya bersama anggota BPD lainnya berkomitmen menjalankan amanah selama periode 2026-2034. Ia berharap, BPD yang baru dilantik dapat lebih maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan desa.
“Semoga BPD terpilih 2026 sampai 2034 bisa lebih amanah dari yang sebelum-sebelumnya. Dalam arti kata bahwa bisa lebih menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa sekitar dan juga bisa benar-benar maksimal menjadi sosial kontrol bagi pemerintahan desa,” katanya.
Menurut Wulan, fungsi pengawasan tidak berarti BPD harus berseberangan dengan pemerintah desa. Sebaliknya, BPD dan pemerintah desa dapat duduk bersama ketika terdapat kekurangan maupun persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita sama-sama duduk bersama jika ada yang kekurangan atau kesalahan dari pemerintahan desa. Kita sama-sama saling kontrol. Jadi kita kembalikan ke marwah BPD yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggota BPD harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan kepala desa apabila ditemukan hal-hal yang perlu dikoreksi. “Harus yakin dong, karena dari awal kita sudah mengucapkan sumpah. Sumpahnya didengar sama malaikat. Saya lebih takut di akhirat daripada di dunia,”tutupnya. (zal)
