KARAWANG, RAKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang menghadirkan Klinik BUMDes sebagai upaya meningkatkan kinerja dan memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Layanan ini disiapkan untuk membantu pengelola BUMDes mengatasi berbagai persoalan, mulai dari administrasi, pelaporan keuangan hingga pengembangan unit usaha dan kemitraan.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerja Sama DPMD Kabupaten Karawang Ius Rusnawati mengatakan, inovasi Klinik BUMDes dibentuk untuk menjawab persoalan yang selama ini menghambat perkembangan BUMDes.
Pasalnya, dari total 297 BUMDes yang tersebar di Kabupaten Karawang, masih banyak yang belum memiliki tata kelola dan pengelolaan usaha secara optimal.
“Selama ini tata kelola maupun kegiatan usaha BUMDes belum optimal, sehingga perlu ada pendampingan khusus. Dari 297 BUMDes, masih banyak yang tata kelolanya kurang baik,” katanya, Senin (9/11).
Menurutnya, Klinik BUMDes tidak hanya memberikan konsultasi administratif, tetapi juga menghadirkan pendampingan lintas sektor dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pelibatan tersebut dibagi dalam kelompok kerja (pokja) yang mencakup Inspektorat, Bagian Hukum Setda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan hingga Dinas Peternakan.
Dengan pola tersebut, setiap persoalan yang dihadapi BUMDes dapat ditangani sesuai bidang keahliannya. Misalnya, ketika BUMDes mengembangkan usaha peternakan domba atau sapi dan mengalami kendala teknis, dinas terkait akan dilibatkan untuk memberikan pendampingan.
DPMD juga menyediakan dua akses layanan agar pengurus BUMDes lebih mudah mendapatkan bantuan. Pertama, pengelola dapat datang langsung ke kantor untuk berkonsultasi. Kedua, konsultasi dapat dilakukan melalui platform digital, termasuk WhatsApp yang terintegrasi dengan layanan pengaduan cepat seperti Lapor Pak Haji serta kanal daring resmi lainnya.
Ius menjelaskan, penguatan BUMDes di Karawang tidak terlepas dari dinamika kelembagaan yang sempat mengalami kevakuman pada 2015. Aktivitas BUMDes mulai kembali menggeliat pada 2020 seiring dengan program ketahanan pangan yang pengelolaannya diarahkan kepada BUMDes berbadan hukum.
Namun, kembali aktifnya sejumlah BUMDes juga memunculkan persoalan baru, terutama menyangkut kemampuan pengelola dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pengelolaan usaha desa berjalan lebih profesional dan akuntabel.
Untuk menjawab persoalan itu, DPMD Karawang sebelumnya telah menggelar sosialisasi dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, termasuk Inspektur Kementerian Desa. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas para direktur BUMDes, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan.
Dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan BUMDes mengacu pada sejumlah aturan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang BUMDes. DPMD juga menyiapkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) serta mendorong adanya Perda inisiatif DPRD untuk memperluas peluang kerja sama antara BUMDes dengan perusahaan maupun korporasi.
“BUMDes-BUMDes yang sehat tata kelolanya akan kita dorong dan mitrakan dengan perusahaan. Melalui Klinik BUMDes ini, kami ingin memastikan ada solusi tepat sasaran agar BUMDes di Karawang bisa maju bersama dan mandiri,” tutupnya. (zal)
cap
Ius Rusnawati
